Pengadaan lahan IKN diduga dilakukan tidak cermat

Pengakuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa tidak mengetahui sebagian lahan ibu kota negara (IKN) konsesi tambang tentu sangat mengejutkan.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, hal itu membuktikan pengadaan lahan IKN dilakukan tidak cermat. Koordinasi antarkementerian/lembaga, termasuk dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), juga tidak berjalan.

“Semua itu menguatkan dugaan studi kelayakan tidak berjalan dengan baik dalam penetapan lokasi IKN. Kesannya, semua yes man (menteri) setelah presiden (Joko Widodo/Jokowi) menetapkan lokasi tersebut menjadi IKN. Tidak ada lagi yang berani menyatakan berbeda karena takut dianggap tidak mendukung keputusan presiden,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/1).

Dugaan studi kelayakan tidak berjalan dengan baik juga terlihat dengan terjadi banjir di lokasi IKN. Ini tidak mungkin terjadi bila ada studi kelayakan yang cermat di lokasi tersebut. Itu mengindikasikan juga banyaknya para ABS (asal bapak senang) di sekitar Presiden Jokowi. Bagi mereka, yang penting Presiden Jokowi senang agar posisi atau jabatan tetap aman.

Sebelumnya, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kaltim Yohana Tiko membantah semua klaim Jokowi terkait alasan pemindahan ibu kota baru. Ia pun mengungkapkan, banjir setinggi 1-2 meter terjadi di Desa Bukit Raya dan Desa Sukaraja di Sepaku, Penajam Paser Utara pada 16-17 Desember 2021.

Ia menyebut, beberapa desa di Kecamatan Sepaku sudah terancam banjir parah sejak 2018. Bahkan, banjir sudah merendam banyak rumah warga di ring 1 lahan calon ibu kota negara baru. Provinsi Kaltim, kata dia, 73% sudah menjadi konsesi pertambangan, perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan hutan tropika humida (HTH).

“Ini sudah ada beban ekologis tersendiri,” ucapnya dalam program Talking with Alinea.id, Rabu (22/12).