Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diprotes oleh Front Pembela Islam (FPI) saat memberikan izin Djakarta Warehouse Project (DWP) dan penghargaan bagi diskotek Colosseum.
Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai polemik pemberian izin acara musik DWP dan penghargaan bagi diskotek Colosseum ini menjadi pelajaran publik dalam memilih pemimpin. Tujuannya tak lain agar tak terpengaruh dengan isu agama, tetapi memilih berdasarkan kontrak politik.
Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian diprotes oleh kelompok organisasi masyarakat (ormas) Islam, seperti Persaudaraan Alumni 212 dan FPI yang mendukung Anies Baswedan pada Pilkada 2017.
"Supaya publik disadarkan agar ke depannya memilih siapa pun di level manapun, entah itu di bupati, wali kota, gubernur dan presiden, pilihlah berdasarkan kontrak politik bukan berdasarkan isu-isu parsial, agama, dan sebagainya," kata Ray di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Ray mengatakan, jika memilih berdasarkan isu agama maka kemungkinan besar akan melahirkan kekecewaan. Itu terjadi jika pemimpin yang dipilih membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurutnya, hal itulah yang dialami pendukung Anies saat ini.
Karena itu, Ray kembali mengingatkan semua pihak supaya ke depan memilih pemimpin secara rasional dan jangan memainkan isu agama di politik karena ujung-ujungnya akan kecewa.
"Jadi poin ini mengingatkan semua orang bahwa di politik itu jangan main agama-agamaan. Mengingat nanti kamu akan kecewa. Sayang agamanya terlalu dibawa maju ke depan, begitu kasus ini terjadi orang mempertanyakan, jadi bahan olok-olok saja," pungkas Ray.
Sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengkritik bahkan memprotes keras Anies Baswedan yang memberikan izin acara DWP dan penghargaan pada diskotek Colosseum.
FPI dalam pernyataan sikapnya mengingatkan Anies bahwa pada 2017 ia didukung oleh umat Islam yang menginginkan perubahan mendasar di ibu kota.
Perubahan itu dari yang hanya mengejar pendapatan daerah yang tinggi, pertumbuhan ekonomi, kehidupan glamor menjadi indeks pembangunan yang lebih mengedepankan aspek kehidupan yang religius dan nyaman bagi semua agama.
FPI menyarankan Aies Baswedan agar cerdas dan kreatif dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Terutama dalam meningkatkan perekonomian yang halal dan meningkatkan kualitas manusia.
FPI menilai DWP adalah acara hiburan yang memberi peluang terjadinya berbagai kegiatan maksiat. Serta berpotensi merusak generasi muda karena hanya sekadar pesta pora dan tidak ada manfaatnya.
Anak-anak muda yang ikut serta dalam DWP, menurut FPI, juga bakal mengenakan pakaian dengan aurat terbuka. FPI menilai, penonton dalam acara tersebut berpotensi pula mengonsumsi makanan dan minuman yang haram.
Soal kebijakan memberikan pengharagaan pada diskotek dinilai FPI sama sekali tidak berperan dalam membangun karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa.
"FPI memprotes keras berbagai kebijakan Pemprov DKI Jakarta dengan dua contoh di atas," demikian pernyataan tertulis FPI, Minggu (15/12).
Sementara, Ketua GNPF-MUI Yusuf Muhammad Martak mengatakan, seharusnya tempat yang menyajikan kemaksiatan dan bertentangan dengan ajaran Islam, tidak perlu diberi penghargaan.
“Kalau sikap kami jelas, bagi perusahaan-perusahaan yang di dalamnya menyajikan kemaksiatan atau yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, tidak diperlukan lagi memberikan anugerah dalam bentuk apapun,” kata Yusuf.
Yusuf menyebut, GNPF-MUI bakal memberikan saran dan masukan secara langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pemberian penghargaan kepada diskotek Colosseum.
"Insyaallah saran dan masukan segera akan kita berikan langsung kepada Anies bila program tersebut tetap akan dilanjutkan. Tujuannya agar menyeleksi lebih hati-hati dan tidak memberi anugerah pada perusahan atau tempat hiburan yang bertentangan dengan norma-norma agama," katanya.
Protes serupa disampaikan oleh Ketua Media Center PA 212 Habib Novel Chaidir Hasan. Ia dengan tegas mengatakan bahwa umat Islam yang beriman dan bertaqwa keberatan atas pemberian penghargaan kepada diskotek Colosseum.
Belakangan, Anies Baswedan mencabut penghargaan Adikarya Wisata 2019 yang telah diberikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta kepada Diskotek Colosseum Club 1001 Jakarta.
