Pengamat: Politik identitas sempit bisa menimbulkan konflik horizontal

Politik identitas yang sempit amat berbahaya bila terus digulirkan ke publik. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menegaskan, politik identitas yang sempit bisa memicu konflik horizontal.

Emrus mengatakan, politik identitas sah saja ketika pesan yang disampaikan seperti saling menghargai suku dan budaya atau nilai-nilai seni yang luhur, mengangkat keagungan Tuhan Yang Maha Esa, menghormati apa pun agama yang dianut.

Menurut Emrus, yang berbahaya adalah politik identitas yang sempit. Ketika komunikasi politik di ruang publik dimanfaatkan untuk merendahkan kepercayaan, suku, atau budaya tertentu.

"Politik identitas yang sempit bisa memecah belah. Itu tidak boleh dibiarkan, karena itu mengancam persatuan kita dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Konflik hoirizontal lebih sulit diatasi dibandingkan konflik vertikal," kata Emrus, Senin (22/11).

Emrus mengatakan, konflik horizontal adalah pertikaian antar sesama kelas sosial tertentu, satu suku dengan suku lain, satu agama dengan agama lain. Sedangkan konflik vertikal melibatkan kelas sosial yang tinggi dan rendah.

"Kalau Indonesia konflik, negara lain yang menikmati. Pembangunan tidak akan berjalan," ujar Emrus.

Emrus merespons juga pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan sambutan di acara Munas ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Dalam pidatonya, Jokowi mengimbau kepada kontestan pemilu agar tidak menggunakan politik identitas dan isu SARA. Jokowi mengajak kontestan mengedepankan ide dan gagasan.

Menurut Emrus, bangsa ini sudah merasakan cukup lama dampak dari politik identitas.

"Tidak kali pertama Pak Jokowi mengatakan itu. Apa yang dikatakan Presiden sangat betul. Capres dan cawapres harus adu ide dan gagasan. Jauhkan politik identitas yang sempit atas dasar SARA," kata Emrus.

Seluruh ketua partai harus menghormati sikap Presiden Jokowi dengan tegas menyampaikan ke ruang publik menolak politik identitas yang sempit dan isu SARA. Kandidat dalam pemilu fokus pada program pembangunan.

"Mengangkat politik identitas yang sempit dan isu SARA sama saja menunjukkan calon tidak punya program, sesungguhnya mereka lemah. Partai politik harus punya komitmen politik semacam perjanjian dengan kandidat bahwa politik identitas yang sempit boleh," kata Emrus.