Pengamat: Program Indonesia-sentris Jokowi gagal

Pembangunan infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo berkonsep Indonesia-sentris dinilai gagal.

Direktur Eksekutif Populi Center Hikmat Budiman menilai pembangunan prasarana fisik yang gencar dijalankan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mengabaikan pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Selain itu, gagasan Indonesia-sentris yang kerap diucapkan Jokowi masih tidak terumuskan dengan jelas.

“Gagasan Indonesia-sentris yang menarik dan besar itu berbanding terbalik dengan gagasan Nawacita. Selain itu, dan jargon lain pemerintah seperti Indonesia sebagai poros maritim dunia, tak tereksekusi dengan baik,” kata Hikmat dalam diskusi buku “Ke Timur Haluan Menuju”, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Selasa (30/7).

Dalam acara membahas buku hasil penelitian tim Populi Center itu, Hikmat menuturkan pula, masih ada kecenderungan pemerintah mengandalkan komoditas sumber daya alam (SDA). Padahal, ketersediaan SDA semakin menipis dan perlu pengelolaan secara bijak. Hikmat mencontohkan, cadangan SDA batu bara di Indonesia, hanya tersedia untuk 80 tahun mendatang.

Maka dari itu, kata dia, pembangunan infrastruktur harus diikuti pembangunan SDM.

"Dalam buku ini, kami melihat persoalan dalam kehidupan warga di Banda Neira. Menurut saya pengembangan jangan selalu mengandalkan natural resources pada komoditas SDA, jangan terjebak karena komoditas SDA di Indonesia Timur kaya, lalu bebas mengeksploitasi, akibatnya akan cepat habis," kata dia.

Sekarang, sambungnya, pembangunan infrastruktur harus diikuti pembangunan SDM. Cadangan SDA batu bara di Indonesia, misalnya, sudah tinggal tersedia untuk 80 tahun lagi. "Kita terjebak dalam kapitalisme model lama, yang punya keterbatasan," imbuhnya.

Menurut dia, membangun infrastruktur harus sejalan dan memiliki pengaruh terhadap pembangunan SDM. Namun, sayangnya, kata dia, Presiden Jokowi gagal dalam menjelaskan arah pembangunan SDM di Indonesia.

“Selama ini, kalau diserang dengan pernyataan, mengapa tidak membangun manusianya, dia (Jokowi) bilang, ‘Nanti.’ Jokowi tidak bisa melihat bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari komitmen membangun kualitas manusia,” tutur Hikmat.

Hikmat menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak selalu harus dipertentangkan dengan pembangunan SDM. Sebaliknya, dalam setiap pembangunan di daerah Indonesia, harus mengamati kompleksitas masalah secara menyeluruh.

Terkait paparan dalam buku Ke Timur Haluan Menuju: Studi Pendahuluan tentang Integrasi Sosial, Jalur Pedagangan, Adat, dan Pemuda di Kepulauan Maluku (2019), Hikmat menyambut baik pentingnya penelitian tentang Indonesia Timur. Sebab kata dia, selama ini, pembahasan mengenai kekayaan alam Indonesia Timur dan pengelolaannya masih jarang.