Pengembangan sistem transportasi Jabodetabek masih terkotak-kotak

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pihaknya bersama para pemangku kepentingan terus berupaya menyediakan layanan transportasi perkotaan yang andal di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Dari sisi jumlah penduduk dengan mayoritas usia produktif, kebutuhan mobilitas di Jabodetabek perlu diakomodir melalui penyediaan layanan transportasi yang prima. Upaya integrasi antarmoda tersebut, jelas Menhub, dilakukan melalui berbagai inovasi.

"Untuk menciptakan mobilitas yang mulus tanpa hambatan (seamless mobility) dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Teknis bertajuk “Integrasi Transportasi Menuju Seamless Mobility”, Senin (22/11).

Dijelaskan Menhub, wilayah Jabodetabek sebagai kawasan aglomerasi terbesar se-Asia Tenggara berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Dengan adanya kemudahan layanan transportasi publik, ketergantungan dan kepercayaan masyarakat pada angkutan umum akan meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah (share) pengguna,” lanjutnya.

Di forum yang sama, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B. Pramesti mengatakan, terpusatnya kegiatan dan perekonomian mayoritas di Jakarta, dan banyaknya masyarakat yang memilih tinggal di wilayah penyangga Bodetabek, mengakibatkan jumlah perjalanan komuter semakin meningkat.

Pihaknya mencatat, kebutuhan pergerakan masyarakat mencapai 88 juta orang setiap harinya, dari total jumlah penduduk Jabodetabek sebesar 33,83 juta jiwa.

Menurutnya, Jabodetabek sebagai wilayah aglomerasi perkotaan terbesar di Indonesia memiliki perkiraan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,32-2,64% per tahun dari tahun 2020-2030.

“Pertumbuhan tersebut mendorong berkembangnya berbagai macam jenis layanan transportasi umum di Jabodetabek, seperti Bus Rapid Transit (BRT), kereta api perkotaan seperti KRL, LRT, MRT, taksi, angkutan online, dan sebagainya,” beber Polana.

Ia menilai, pengembangan sistem transportasi di Jabodetabek masih terkotak-kotak yang mengakibatkan perjalanan penumpang menjadi lebih lama, kurang nyaman, dan berbiaya lebih mahal.

Untuk itu, jelas Polana, dibutuhkan dukungan dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

"Dengan sinergi yang baik, diharapkan dapat mewujudkan layanan transportasi yang seamless dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Jabodetabek,” jelasnya.