Pengesahan APBD Jatim 2020 mundur dari jadwal

Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2020 dipastikan mundur dari 10 November. APBD 2020 diperkirakan baru disahkan pada 25 November 2019. DPRD Jawa Timur akan memulai pembahasan APBD Tahun Anggaran 2020 setelah pemandangan umum fraksi-fraksi diparipurnakan pada Senin 4 November 2019. 

Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar mengaku, budaya pengesahan APBD Jatim pada 10 November sekedar menjadikan semangat perjuangan. Seperti diketahui 10 November merupakan Hari Pahlawan. 

Mundurnya pengesahan APBD 2020 akibat transisi anggota periode 2014-2019 ke anggota legislatif periode 2019-2024. 

“Ada pelantikan dan transisi. Maka ada pergeseran,” ujar  Achmad Iskandar, di DPRD Jatim, Kamis (31/10).

Selain itu, juga disebabkan baru terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada 10 Oktober 2019. AKD terdiri dari Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, dan lima komisi.

DPRD Jatim tidak ingin pembahasan program dan anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi tidak optimal karena mengejar target pengesahan pada 10 November. 

“Jangan sampai karena mengejar 10 November, pembahasan di tingkat komisi menjadi tidak optimal. Optimalisasi itu yang harus kita jaga,” ucap politisi asal Partai Demokrat tersebut.

Mundurnya jadwal pengesahan APBD akan berdampak terhadap reward yang diterima Pemprov Jatim. Bahkan reward bisa gugur jika penyelesaian pembahasan APBD mepet dengan akhir tahun. 

Sementara Anggota Banggar DPRD Jatim Sri Subianti, mengaku optimis pengesahan APBD Jatim 2020 sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni 25 November 2019. 

"Pengesahan APBD di atas 10 November tidak melanggar aturan, mengingat komisi berpegang prinsip kehati-hatian dalam pembahasannya," terang dia.