Pengganti Wakapolri akan diputuskan dalam dua hari ini

Mabes Polri belum menentukan sosok yang akan mengisi jabatan Wakapolri yang ditinggalkan Syafruddin. Meski sudah adanya nama-nama yang beredar untuk mengisi kekosongan posisi tersebut, namun belum ada surat telegram (TR) yang diterbitkan Kapolri Jendral Tito Karnavian sampai saat ini.

“Belum keluar (surat telegram). Nanti TR-nya sudah ada baru kita sampaikan,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Polda Metro Jaya, Rabu (15/8).

Lebih lanjut, Setyo menuturkan TR tersebut akan dikeluarkan dalam satu atau dua hari ini. Dalam Undang-undang Polri sendiri, tidak ada ketentuan batas pemiihan salah satu anggota Polri untuk menempati kekosongan jabatan.

Ia juga menuturkan, beberapa nama sudah diusulkan kepada Wanjakti sebagai institusi tinggi Polri yang memiliki wewenang memutus pengganti Syafruddin. Menurutnya, Wanjakti akan memilih berdasarkan beberapa kriteria yang pantas menggantikan posisi Pati Polri berbintang tiga ini.

“Itu melihat pengalaman atau penugasan yang sudah dilakukan, senioritas dan dia sudah cukup pangkatnya, dalam artinya sudah bintang dua senior,” ujarnya.

Kemungkinan Idham Aziz duduki posisi Wakapolri

Nama Kapolda Metro Jaya Idham Azis santer terdengar sebagai kandidat yang akan menempati kursi nomor dua di Mabes Polri. Pati Polri berbintang dua ini semakin kuat digadang-gadang, setelah munculnya video Kepala Korps Brimob Rudy Sufahriadi, yang secara tidak langsung mendeklarasikan diri menggantikan posisi Idham.

Setyo sendiri mengakui video tersebut dibuat tim Polda Metro Jaya untuk tidak disebarluaskan, meskipun pada akhirnya mencuat ke publik melalui akun instagram @polisi_indonesia siang tadi. Setyo belum bisa menyampaikan soal kepastian nama Idham dalam kandidat yang diajukan ke Wanjakti.

“Saya belum bisa sampaikan. Posisi Wakapolri itu kosong, kita doakan saja Pak Idham ke sana,” ucapnya.

Menurut Setyo sosok orang nomor satu di Polda Metro Jaya itu memiliki rekam jejak yang bagus. Terkait dengan pangkat bintang dua yang dimiliki Idham juga dengan angkatannya, Setyo mengaku tak menjadi masalah jika memang ia pada akhirnya menempati posisi tersebut.

Melihat situasi tersebut, Indonesian Police Watch (IPW) menilai, ada ketidakurutan pengangkatan yang selalu diterapkan Polri sejak era pemerintahan Jokowi. Internal Polri sendiri sangat mungkin menolak hal tersebut.

“Tapi dari pendataan IPW, sejak era Presiden Jokowi tatanan urut kacang di Polri sudah cenderung dirusak,” tandas Ketua Presidium IPW Netta S. Pane seperti pada rilis yang diterima Alinea, Rabu (15/8).

Senioritas tentunya menjadi satu poin yang kuat munculnya penolakan dari internal Polri. Kendati demikian, internal Polri sendiri cenderung membiarkan hal itu terus terjadi secara berulang-ulang.

IPW menilai ketidakurutan pengangkatan itu menjadi sistem yang menimbulkan kecemburuan luar biasa dalam internal Polri. Secara institusi pun, sistem tersebut dapat dikatakan menabrak ketentuan yang berlaku di dalam internal Polri.