Anies: Penghentian swastanisasi air kunci atasi penurunan tanah Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan penurunan muka tanah di Jakarta terjadi di kawasan non-pipanisasi. Karena itu, penghentian swastanisasi air dinilai menjadi kunci untuk mengatasi persoalan tersebut.

Anies menjelaskan, dirinya telah mendapat masukan dari hasil penelitian Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) ihwal penurunan tanah Jakarta. Menurutnya, hal itu terjadi di tempat yang tidak melakukan pipanisasi air.

"Di tempat yang pipanisasi, penurunan permukaan tanahnya berhenti," kata Anies di Jakarta, Selasa (15/10).

Karena itu, disimpulkan perluasan pipa air penting dilakukan untuk mencegah penurunan lebih jauh permukaan tanah di Ibu Kota. Adapun perluasan jaringan pipa air minum, menurut Anies, lebih mudah dilakukan jika pengelolaan air minum dari swasta diambil alih Pemprov DKI.

"Jelas sekali dari temuan itu," kata Anies.

Namun hal ini belum terealisasi, mengingat masih dalam proses pembahasan antara PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja, selaku operator air bersih. Menurut Anies, pembicaraan dengan salah satu pihak berlangsung progresif, sementara pihak yang lain mandek.

"Posisi mereka belum berubah, kami dalam proses pembicaraan dengan mereka, ini yang kami harap bisa dituntaskan," kata Anies.

Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta berpotensi tenggelam akibat penurunan permukaan tanah yang terjadi. Hingga 2013 permukaan tanah di Jakarta sudah turun 40 meter dari asalnya, khususnya di Jakarta bagian utara.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Rudy Suhendar mengatakan, penurunan permukaan air tanah yang terjadi di Jakarta paling banyak terjadi di wilayah Jakarta Bagian Utara. Menurutnya, muka air laut di wilayah tersebut sudah mencapai 1,5 meter di atas permukaan tanah.

Menurutnya, hal ini terjadi lantaran pengambilan air tanah secara berlebihan. "Kebutuhan akan air bersih masyarakat Jakarta termasuk hotel dan sarana umum lainnya, masih didominasi dari air tanah, yakni mencapai 60%, sisanya didapat dari air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)," ujar Rudy.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, permasalahan air tanah di Jakarta merupakan persoalan bersama yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Karena itu, seluruh masyarakat diharapkan tidak berlebihan mengeksploitas air tanah di Ibu Kota.

"Saya berpesan, jangan sampai terjadi pemanfaatan air tanah tanpa memperhitungkan ekologi, juga tanpa memperhitungkan dampak lingkungan yang timbul, sehingga dapat mengakibatkan orang lain yang tinggal di wilayah-wilayah pesisir itu terkena dampak yang sangat besar," ujar Jonan.