Penumpang di Terminal Terpadu Pulo Gebang meningkat

Lonjakan penumpang terjadi di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, pada Kamis (23/4). Peningkatan ini dipengaruhi pelarangan mudik oleh pemerintah mulai 24 April 2020.

"Kalau saat pandemi biasanya hanya 400-500 penumpang per hari. Sekarang ada 840 orang yang berangkat," kata Kasatpel Operasional dan Kemitraan Terminal Terpadu Pulo Gebang, Afif Muhroji, di Jakarta (23/4).

Berdasar pantauan di lokasi, antrean pembeli tiket tampak mengular di sejumlah perusahaan otobus, seperti Sinar Jaya tujuan Jawa Tengah (Jateng).

Menurut dia, lonjakan pembeli tiket di lokasi itu akibat keterlambatan bus karena di pul Sinar Jaya, Cibitung, Bekasi, Jabar kekurangan pengemudi. Hal serupa, juga terjadi di ruang tunggu keberangkatan, bahkan sebagian terpaksa duduk di teras luar ruangan karena di dalam penuh.

Penumpang terlihat membawa banyak barang-barang menggunakan tas ransel atau kemasan kardus. Berdasarkan, keterangan petugas informasi bahwa bus AKAP dan AKDP masih operasional hingga pukul 18.00 WIB.

Afif menerangkan, lonjakan penumpang terhitung mulai pukul 06.00 hingga 12.00 WIB. Adapun, bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang diberangkatkan berjumlah 64 unit. 

Sementara itu, salah satu penumpang, Akila (28), mengatakan sengaja pulang kampung lebih cepat untuk menghindari larangan pemerintah. "Pak Presiden, bilang mudik mau dilarang, dari pada saya ribet mendingan duluan," kata penumpang tujuan Bandung itu.

Pekerja salah satu restoran di Jakarta itu menyatakan, keputusan untuk pulang kampung menyusul perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta yang memaksa tempat dia bekerja tutup. "Jadi sekalian aja pulang kampung, toko juga tutup kok," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan larangan mudik pada Lebaran 2020. Hal ini disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan tema "Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik" melalui video conference bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Menurut Presiden, keputusan melarang mudik dilakukan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. 

"Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan pendalaman di lapangan, dari hasil survei Kementerian Perhubungan disampaikan yang tidak mudik 68% yang tetap bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%, artinya masih ada angka sangat besar 24% lagi," kata Presiden Jokowi. (Ant).