Berdasarkan data yang dilansir pikobar.jabarprov.go.id, pada periode 11 Agustus 2020, Kota Depok menempati posisi pertama terbesar kumulatif positif Covid-19 di Jawa Barat, yakni sebanyak 1.335 kasus. Kemudian diikuti Kota Bekasi sebanyak 1.003 kasus.
Mengenai hal itu, Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mempunyai analisanya. Menurut Dewi, faktor yang menyebabkan tingginya kasus Covid-19 di Kota Depok adalah tingginya mobilitas penduduk ke daerah Jabodetabek.
“Itu karena mobilitasnya sangat tinggi. Terutama ke daerah Jabodetabek itu sudah seperti satu area yang tidak terpisahkan,” tutur Dewi saat berdialog di Graha BNPB, Jakarta, Senin (10/8).
Pemkot Depok mengamini terjadi peningkatan kasus konfirmasi positif di Jabodetabek dan Kota Depok dalam dua minggu terakhir ini.
Hampir senada dengan itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, peningkatan kasus banyak bersumber dari aktifitas perkantoran dan tempat kerja lainnya. Hal itu yang berpotensi menularkan pada lingkungan keluarga di rumah.
"Kita ketahui bahwa hampir 60% warga Depok bersifat commuter dan saat ini pergerakan orang di wilayah Jabodetabek sudah cukup tinggi," terang dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/8).
Untuk itu, Wali Kota Depok mengaku telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi penularan kasus, baik melalui import case maupun transmisi lokal. Di antaranya dengan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 443/376-Huk/GT Tentang Protokol Kesehatan Bagi Warga Setelah Melakukan Aktivitas Perkantoran, Tempat Kerja dan Aktivitas Lainnya di Luar Rumah.
"Pemkot juga tidak memperbolehkan menyelenggarakan perlombaan atau kegiatan perayaan puncak HUT RI yang mengumpulkan banyak orang secara tatap muka langsung," tutur dia.
Peran Kampung Siaga Covid-19 (KSC) Berbasis Rukun Warga (RW) dalam membantu upaya pencegahan penularan Covid-19 juga kembali ditingkatkan, dengan rencana bantuan dana stimulan operasional KSC sebesar Rp2 juta. Sekaligus mengoptimalkan program Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS) dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 pada RW yang termasuk memiliki risko tinggi.
Menanggapi itu, anggota DPR RI Marwan Jafar mengatakan jumlah orang positif, terpapar atau suspect Covid-19 naik secara signifikan dan dramatis. Fakta ini boleh jadi sebagai salah satu faktor pendorong terbitnya Inpres No.6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.
"Sayangnya kesadaran dan disiplin warga seperti sangat lambat tumbuhnya," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/8).
Oleh karena itu, Ia mengingatkan, mengajak, mendorong, serta membantu langsung agar masyarakat berdisplin dan tidak menganggap enteng karena amat mudahnya virus Corona menyebar dan menular.
"Mohon maaf, diakui atau tidak kalau sudah menyangkut perkara disiplin secara tulus atau kesadaran diri, masyarakat kita agaknya masih rendah," ujar dia.
Marwan yang mantan Menteri Desa-PDTT ini mengaku sudah mendorong disiplin masyarakat dengan membagikan ribuan masker dan hand sanitizer. Selain itu dia telah menyalurkan puluhan atau ratusan alat pelindung diri (APD) buat paramedis dan para dokter yang berjuang di garis terdepan menangani pasien Corona.
Sedangkan mengenai pelibatan TNI, Marwan mendorong era kenormalan baru dengan disiplin ala militer, seraya menjaga keseimbangan antara kebutuhan roda ekonomi yang harus beranjak bergerak dan upaya sekuat tenaga untuk menangani penyebaran Covid 19 dengan segala sumber daya yang dimiliki negara dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan efektif.
"Saya sudah mengusulkan, menekankan, dan menegaskan bahwa TNI-Polri harus dilibatkan untuk bahu-membahu, bersinergi, dan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga, serta Tim Gugus Tugas Covid 19 dalam rangka ikut serta menangani pandemi ini," ucap dia.
