Mahfud MD minta independensi Polri tak diganggu dengan kepentingan politik

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud Mahmodin atau yang akrab disapa Mahfud MD mengingatkan setiap pihak untuk tidak mengganggu independensi Polri. Apalagi, presisi Polri dikacaukan dengan kepentingan politik.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, Polri memiliki fungsi nomokrasi yang tidak boleh dirusak oleh kepentingan apapun. Fungsi nomokrasi yang ditegakkan Polri berbeda dari lingkup politik dengan fungsi demokrasinya.

"Saya selalu minta jangan diganggu independensi Polri, Presisi Polri jangan diganggu dengan pesan-pesan politik, nggak boleh, kalau nggak bisa, rusak semuanya,” kata Mahfud MD melalui keterangan tertulis, Selasa (7/6).

Mahfud menuturkan, masyarakat dapat menaruh harapan baik kepada institusi Polri. Terlebih, hasil survei kepuasan publik terhadap institusi Polri cukup baik.

"Kita punya harapan yang baik dan ini yang harus kita dorong," ujarnya.

Ketua Komisi Kepolisian ini juga memaparkan, survei kepuasan masyarakat terhadap Polri menempati posisi baik. Meski demikian, hasil survei bersifat fluktuatif, tergantung perubahan kinerja.

Seperti, pada survei Litbang Kompas tanggal 17 sampai 30 Januari 2022, kepuasan publik terhadap pemerintah mencapai angka 73,9%. Namun, kepuasan terhadap bidang Polhukam mencapai 77,6%, dan bidang hukum mencapai 69%. 

Menurutnya, hal itu menjadi poin yang tidak dapat dipungkiri atas Polri memberi kontribusi besar atas pencapaian tersebut. Kendati, hasil survei memang fluktuatif tergantung perubahan kinerja.

"Berdasarkan hasil survei, kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap Polri menempati posisi baik,” ucap Mahfud.

Mahfud MD juga meminta Polri terus bekerja profesional seperti kebijakan Presisi yang selama ini digadang-gadang. Polri diharapkan semakin transparan dan lebih banyak menerima saran serta kritik.

"Kritik kita tampung tapi tetap profesional, terapkan Presisi. Yaitu prediktif, mampu memperkirakan situasi dan peristiwa sehingga bisa melakukan langkah antisipatif dan preventif. Selanjutnya responsibilitas, melangkah secara proaktif, tidak diam, serta mampu memanfaatkan peluang, kritis dan melayani dan yang terakhir transparan, terbuka dan bertanggung jawab, menerima saran dan kritik sebagai bagian tugas bersama," tuturnya.