Perlu kerja sama antar-stakeholder tangani polusi udara Jabodetabek

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, menilai, perlu kerja sama antar-stakeholder dalam mengatasi polusi udara di Jabodetabek. Ini penting untuk melahirkan solusi berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendorong demikian lantaran meyakini polutan bersumber dari berbagai faktor. Tidak hanya menggunakan batu bara.

"Masalah [polusi udara] ini [disebabkan] kombinasi kemungkinan dari PLTU yang berbasis batu bara. Yang kedua, adanya industri di Jabodetabek karena juga ada permasalahan transportasi," ucapnya.

"Maka, permasalahannya harus diselesaikan bersama-sama," imbuhnya, mengutip situs web DPR.

Eddy pun mendorong seluruh elemen pemangku kepentingan berkomitmen melanjutkan transisi energi sesuai peta jalan yang disusun. Dengan begitu, target net zero emission (NZE) pada 2060 dapa terealisasi.

Apalagi, sambungnya, komitmen itu menjadi krusial karena berpotensi mengokohkan kedaulatan energi nasional. Ia pun bakal membahas masalah ini dalam sidang-sidang Komisi VII DPR mendatang.

Udara di Jabodetabek dalam beberapa waktu terakhir tercemar. Berdasarkan data situs IQAir, kualitas udara Jakarta bahkan terburuk di dunia pada Minggu (13/8) pagi, pukul 06.14 WIB.

Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta tercatat 170 poin atau tidak sehat dengan konsentrasi polutan utama PM 2.5 sebesar 93,2 mikrogram per meter kubik. Particulate matter (PM 2.5) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5 µm (mikrometer).

Jokowi pun membahas masalah ini dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (14/8). Forum menghasilkan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam menanggulangi polusi udara.

Untuk jangka pendek, Jokowi meminta otoritas berwenang melakukan intervensi dalam meningkatkan kualitas udara di Jabodetebak lebih baik. Misalnya, membuat rekayasa cuaca guana memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH), dan memberlakukan bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Kemudian, kebijakan jangka menengah berupa memasifkan pengurangan penggunaan kendaraan berbasis fosil dan menggalakkan pemakaian transportasi publik. "Dalam jangka panjang, ... harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek. Yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya," imbuh Jokowi dalam ratas.