Pernyataan antarpejabat terkait PSBB seperti orang galau

Pernyataan pejabat pemerintah terkait upaya percepatan penanganan Covid-19 dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dinilai tidak konsisten dan saling bertabrakan.

Anggota Komisi IX DPR Bukhori Yusuf mengatakan, di satu sisi Presiden Jokowi meminta pergerakan orang dibatasi dengan PSBB, agar tidak terjadi transmisi orang dari satu kota ke kota lain, namun di sisi lain pernyataan para menteri justru berkebalikan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi misalnya, kembali memperkenankan moda transportasi beroperasi mengangkut penumpang, dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

"Saya melihat ini pemerintah lagi galau. Itu kenapa statement Presiden, Menhub dan bu Brian (staf presiden) beda-beda," katanya dalam diskusi online "Dilema Jokowi Ekonomi atau Pandemi", Minggu (10/5). 

Lebih lagi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melontarkan pernyataan yang lain, terkait relaksasi aturan PSBB untuk menghindari stres bagi masyarakat.

Menurut Bukhori, pernyataan tersebut tidak berasal dari standar ukur yang jelas terkait percepatan penanggulangan Covid-19, dan cenderung memperburuk dampak penyebaran.

"Saya minta pejabat negara itu mengeluarkan statement terukur. Jangan kemudian malah mengaburkan data dan memperparah penanganan," ujarnya.

Dia pun mengatakan, perlu ada perbaikan pola komunikasi di tataran pemerintah untuk memberi rasa aman bagi masyarakat dan konsisten mempercepat proses penanggulangan virus corona tersebut.

Pasalnya, meski belum terlalu signifikan, penerapan PBBB di DKI Jakarta saja telah berhasil menurunkan angka pertumbuhan pasien Covid-19 hingga 31%.

"PSBB penurunannya di DKI Jakarta 31%. Artinya pendekatan ini cukup jitu meski tidak signifikan. Artinya ini perlu diperketat dan konsisten saja," ucapnya.