Pernyataan Sri Mulyani kepada Anies dinilai berbau politis

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengaku keberatan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, lepas tangan dalam pemberian bantuan sosial (bansos) tahap dua di Jakarta.

Taufik justru mempertanyakan alasan Sri Mulyani mengungkapkan tuduhan yang tidak mendasar itu. Kata dia, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan sangat politis.

"Kalau dikatakan Gubernur Anies lepas tanggung jawab, di mana letak lepas tanggung jawabnya?" kata Taufik di Jakarta, Jumat (8/5).

Taufik menilai pernyataan Menkeu Sri Mulyani sudah politis. Terlihat dari beberapa pejabat pusat yang juga mengkritik Gubernur Anies.

"Saya yakin publik tahu arah dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani dan juga pejabat pemerintah pusat lainnya. Kelihatan sekali perseteruan politiknya. Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi Politik 2024, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak elegan. Jangan sampai perseteruan politik mengganggu perut rakyat. Itu yang saya harapkan," papar dia.

Sejak awal Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai menjadi satu-satunya kepala daerah yang sigap dalam menangani kasus Covid-19. Termasuk menangani dampak dari kasus tersebut.

Pemerintah pusat semestinya mengapresiasi langkah Pemprov DKI dalam menangani kasus Covid-19. Tidak boleh menganggap penanganan Covid-19 sebagai sebuah kompetisi antara pusat dan daerah.

"Semestinya pemerintah pusat menyatakan terima kasih kepada kepala daerah yang sigap dan tanggap menangani pandemi Covid-19 dengan baik," kata dia.

Pernyataan Sri Mulayni itu bukan hanya tidak sejalan dengan upaya Gubernur Anies yang sejak awal responsif tangani kasus Covid-19, namun juga menyakiti hati masyarakat ibu kota yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

"Apa salahnya kalau dalam situasi sulit seperti ini warga Jakarta menerima bansos sampai dua kali dari pemerintah pusat dan dari Pemprov DKI? Bukankah itu dapat meringankan mereka yang sedang kesulitan ekonomi," Kata dia.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan DPR pada Rabu 6 Mei 2020, menyatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk bansos tahap dua. Untuk itu, Pemprov meminta pemerintah pusat menanggung dana bansos kepada 1,1 juta warga Jakarta pada fase dua ini.

Namun, pernyataan itu langsung ditanggapi Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengatakan, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5) kemarin.