Persepsi terhadap korupsi turun

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan rilis survei nasional terkait tren persepsi publik tentang korupsi di Indonesia pada 2018. Hasil survei menyebutkan tingkat korupsi dinilai meningkat.

"Dibandingkan dengan tren korupsi dalam dua tahun terakhir, persepsi terhadap korupsi menurun, dari 70 pada 2016 menjadi 52 pada tahun ini," kata Peneliti Senior Burhanuddin Muhtadi, di Hotel Akmani Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Sumber: LSI

Kondisi ini berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang ada telah melakukan langkah pemberantasan korupsi dengan baik. Langkah tersebut dinilai efektif, meski dalam derajat yang bervariasi. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai paling baik dalam melakukan kerja pemberantasan korupsi.

"KPK dinilai sebagai lembaga yang paling banyak melakukan langkah pemberantasan korupsi (81%) dan tinggi efektivitasnya (85%)," ujar dia. 

Selain itu, persepsi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah di ranah pembangunan infrastruktur juga terbilang baik. Misalnya, dalam bidang pembangunan jalan-jalan umum, 72% responden menyatakan sudah semakin baik. Lantas, untuk pelayanan kesehatan di puskesmas/rumah sakit terjangkau, 66% responden juga menyatakan semakin baik. 

"Kinerja pemerintah dinilai sangat baik dalam infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam mencegah korupsi dan menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi masih perlu ditingkatkan," ujarnya. 

Data survei ini sendiri dihimpun dari para responden warga negara Indonesia yang sudah berumur 19 tahun atau lebih. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 2000 responden dan dipilih secara acak. 

Menanggapi data temuan LSI ini, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengaku tidak heran. Menurutnya pembangunan di bidang infrastruktur dirasakan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Utamanya di deerah-daerah terpencil yang masih terisolasi aksesnya. "Akses dari desa ke kota, dari produsen ke pasar terasa sekali," kata dia. 

Makanya ada baiknya sejumlah pihak menggunakan data valid jika ingin mengkritik pemerintah. "Satu pesan penting yang mau pak Jokowi sampaikan adalah ketika kita berdebat dan berdiskusi pakai data, menurut saya lebih elegan ya. Makanya saya pertanyakan Indonesia dituduh korupsi stadium 4," pungkasnya.