Petaka penularan Covid-19 di permukiman usai Lebaran

Dengan kuas kecil di tangannya, Anggi terlihat fokus mengecat tembok salah seorang warga, sekitar 100 meter dari ujung Jalan Darusalam, RT 03 RW 03 Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur. Di tembok itu, mural sosok tenaga kesehatan dengan masker dan penutup kepala, serta tiga virus berwarna hijau terlihat mencolok.

Mural itu adalah buah karya anak muda yang tinggal di Jalan Darusalam. Bersama seorang temannya, Anggi yakin, sosialisasi visual bertema kepatuhan protokol kesehatan tersebut berdampak terhadap warga di sekitar lingkungannya.

“Kita ingin tunjukan bahwa Corona itu ada. Sudah terbukti kan, satu kampung kena semua,” kata pria berusia 35 tahun itu saat berbincang dengan Alinea.id, Minggu (30/5).

Siang itu, lingkungan RT 03 RW 03, Kelurahan Cilangkap terlihat sangat sepi. Masjid, musala, dan warung tutup. Hanya ada satu-dua warga yang keluar-masuk rumah, mengendarai sepeda motor. Portal melintang di mulut Jalan Darusalam.

Yang lalai dan yang cekatan

Lingkungan sekitar tempat tinggal Anggi sudah menerapkan karantina mikro atau micro lockdown sejak Rabu (19/5). Setidaknya, ada 104 warga yang dinyatakan positif Covid-19 beberapa hari setelah perayaan Idulfitri.

“Swab massal dilakukan dari tanggal 18, 19, dan 20 Mei. Ada 686 orang yang di-swab. Dari hasil swab itu, terkonfirmasi 104 orang positif Covid-19,” ujar Ketua RW 03, Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur Rosidi saat ditemui, Minggu (30/5).

Sebelum dilakukan tes usap massal, Rosidi mendapat laporan terkait keluhan kesehatan yang dialami beberapa warga. Lalu, dirinya menyarankan tes Covid-19 berbasis usap. Usai beberapa orang hasilnya positif Covid-19, ia lalu memutuskan menggelar tes secara massal.

Mendapati kenyataan itu, Rosidi terhenyak. Ia tak menyangka jumlah warganya yang terinfeksi Covid-19 sebanyak itu. Padahal, ia mengaku kerap mengingatkan warga agar patuh terhadap protokol kesehatan.

“Tapi kita tidak bisa awasi satu per satu terus. Apalagi di gang kecil, kita kan enggak tahu ya,” tutur Rosidi.

Selain dari berkerumunnya warga kala silaturahmi Lebaran, Rosidi menduga, banyaknya warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 karena abai terhadap anjuran protokol kesehatan saat bulan Ramadan.

“Memang sebelum Lebaran tuh pernah ngadain buka bersama keluarga. Terus pas Lebaran, masih kumpul keluarga,” ucapnya.

Setelah Lebaran, jumlah kasus Covid-19 di Jakarta meningkat. Berdasarkan data corona.jakarta.go.id, dari 17 Mei hingga 1 Juni 2021 terdapat 11.390 kasus positif Covid-19 di Jakarta. Penambahan kasus paling banyak tercatat pada 30 Mei 2021, yakni 1.064 kasus.

Jumlah zona rawan (merah, oranye, dan kuning) tingkat RT di wilayah Jakarta pun cukup banyak. Situs web corona.jakarta.go.id mencatat, ada 250 RT zona rawan di Jakarta Pusat, 547 di Jakarta Timur dan Jakarta Barat, 404 di Jakarta Selatan, 363 di Jakarta Utara, serta 3 di Kepulauan Seribu.

Per 27 Mei 2021, terdapat dua RT yang masuk kategori zona merah, yakni RT 03 RW 03 Kelurahan Cilangkap dan RT 06 RW 03 Kelurahan Ciracas di Jakarta Timur. Sementara itu, terdapat 22 RT yang masuk dalam kategori zona oranye.

Usaha Ketua RW05 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Eva Susilowati yang selalu mengingatkan warganya agar melaksanakan protokol kesehatan, terutama ketika Ramadan dan Lebaran, berbuah manis. Berdasarkan situs web lawancovid19.tangerangselatankota.go.id, di lingkungannya nol kasus Covid-19. Eva menjelaskan, menjelang hari raya Idulfitri digencarkan rapat perangkat lingkungan dan kampanye protokol kesehatan.

“Kemudian, saat silaturahmi di momen Lebaran dan larangan mudik terus kita sosialisasikan juga ke warga tanpa henti,” ucap Eva saat berbincang di kediamannya di Tangerang Selatan, Selasa (1/6).

Bukan hanya rapat dan kampanye protokol kesehatan, Eva mengatakan sudah membuat program partisipasi warga untuk menjaga lingkungan dari bahaya paparan Covid-19. Dalam program ini, warga diminta melaporkan kepada perangkat lingkungan jika ada yang tak patuh terhadap protokol kesehatan.

Beruntung, sebagian besar warga di lingkungannya punya pendidikan tinggi, sehingga bisa berpartisipasi membantu dan mendukung program yang direncanakan.

“Silakan semua warga dibebaskan untuk melapor. Tapi kalau warga tidak berani melapor, dari RT memberi kepercayaan sejumlah warga untuk melapor langsung ke RW,” tutur Eva.

Eva menuturkan, warganya aktif melaporkan adanya pelanggaran protokol kesehatan. Apalagi pasca-Lebaran banyak warga yang kembali dari kampung halaman. Menurutnya, sebagai ketua lingkungan, dirinya menyarankan warga yang kembali ke Jakarta melakukan swab antigen dan isolasi mandiri selama seminggu.

Bagi warga yang bandel, Eva berkata, sudah menyiapkan sanksi berupa mengisolasi mereka di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang sudah disediakan pemerintah daerah dan pemeriksaan Covid-19 untuk semua anggota keluarga yang berkontak.

Selain itu, menurut perempuan yang berprofesi sebagai guru tersebut, kasus Covid-19 di lingkungannya bisa ditekan berkat kerja sama antara perangkat lingkungan dengan instansi fasyankes. Ia menilai, melalui kerja sama itu, ada bentuk pembagian informasi terkait warga yang terinfeksi. Dengan begitu, tindakan penanganan bisa diambil dengan cepat dan tepat.

“Misalnya, kalau ada warga yang kena Covid-19, fasyankes langsung hubungi kami. Kami turun ke warga agar memperkecil kontak,” katanya.

“Kemudian, pihak fasyankes akan jemput kalau warga tidak isolasi mandiri. Kalau isolasi mandiri, kami arahkan dan bantu tata caranya.”

Solusi klaster permukiman

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Tingkat RT menyebutkan, RT yang termasuk zona merah harus menerapkan karantina berbasis mikro. Di dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta itu disebut, zona merah merupakan lingkungan yang di dalamnya terdapat kasus positif Covid-19 di lima rumah.

Selain RT 03 RW 03, Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur, karantina mikro pun dilakukan di RT 06 RW 03, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur dan RT 04 RW 02, Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.

Terbaru, satu RT di Kelurahan Bambu Apus, Jakarta Timur menjadi klaster penularan Covid-19 usai 20 warganya terinfeksi. Namun, belum dilakukan karantina mikro di pusat penularan yang berada di RT 08 RW 03 itu.

Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui, hanya bisa memberikan imbauan bagi pemerintah daerah dan perangkat lingkungan agar dapat mengaktifkan posko Covid-19.

“Posko ini berperan penting untuk memantau karantina mandiri bagi warga yang baru pulang bepergian dan memantau kasus positif baru agar dapat ditangani sedini mungkin,” ucap Wiku saat konferensi pers secara virtual, Jumat (28/5).

Wiku mengatakan, adanya peningkatan kasus yang menimbulkan klaster permukiman adalah konsekuensi akibat tingginya mobilitas saat perayaan Idulfitri. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk siap siaga menangani pandemi.

“Tidak jenuh saya ingatkan, bagi warga yang baru saja pulang bepergian untuk karantina mandiri 5 kali 24 jam,” katanya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi IX DPR, Darul Siska meminta perangkat lingkungan tak segan menerapkan karantina mikro. Ia juga menyarankan pemerintah ikut membantu turun tangan ke lingkungan terkecil.

“RT yang lockdown harus ditangani secara terpadu oleh pemda dan satgas setempat yang sudah dibentuk,” ujar Darul saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (1/6).

Politikus Partai Golkar itu mengimbau agar perangkat lingkungan tak segan pula merujuk warganya yang bergejala ke fasyankes. Sedangkan bagi yang tak bergejala, bisa isolasi mandiri.

“Dan pertimbangan mana yang harus dirawat atau diisolasi mandiri berdasarkan hasil pemeriksaan dokter,” tutur Darul.

Menanggapi masalah ini, epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, penerapan isolasi mandiri bisa efektif bila seluruh pihak memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas.

Aspek kuantitas yang dimaksud Dicky, yaitu isolasi perlu mencermati durasi yang akan ditetapkan bagi seseorang. Ia menambahkan, durasi isolasi sangat beragam. Namun, idealnya dilakukan selama 14 hari.

Tak hanya durasi, Dicky menilai, penetapan seseorang yang akan melakukan isolasi perlu diperhatikan. Dalam hal ini, proses pelacakan kontak amat menentukan.

“Sebab, bila salah melakukan penelusuran kontak akan berbahaya bagi orang tersebut,” kata dia.

Sedangkan aspek kualitas, kata Dicky, lebih menekankan pada dukungan untuk menunjang kebutuhan seseorang dalam menjalani isolasi. Tujuannya, agar seseorang yang diisolasi dapat lebih fokus untuk proses penyembuhan dari virus.

“Pemerintah daerah dan pusat perlu melakukan dukungan, sehingga orang yang sedang diisolasi, terutama golongan menengah ke bawah ini tidak terganggu kualitas isolasi mandirinya,” tuturnya.

“Karena dia memerlukan dukungan kebutuhan sehari-hari, seperti makan dan sebagainya, atau keluarganya bila dia menjadi pencari nafkah.”