PKB gelar doa bersama untuk Zaini Misrin

Sebagai bentuk solidaritas juga rasa simpati terhadap buruh migran yang dieksekusi mati di Saudi, Zaini Misrin, PKB menghelat doa dan tahlil bersama, Selasa (20/3). Hari ini genap empat hari, Zaini dihukum pancung oleh otoritas Saudi akibat kasus pembunuhan yang didakwakan padanya. Selain doa dan tahlil, jemaat juga bersembahyang shalat ghaib untuk mendiang Zaini.

Wasekjen DPP PKB, Luluk Hamidah mengatakan, memang sudah semestinya negara turut andil dalam memberikan bantuan kepada setiap warga. Kejadian yang menimpa Zaini sendiri, lanjutnya, bukanlah yang pertama terjadi, sejumlah buruh migran Indonesia juga telah menjalani eksekusi mati dengan dakwaan beragam.

Kejadian seperti ini menurut Luluk tidak boleh terulang  kembali. Ia mendesak ada langkah tegas pemerintah melalui Disnaker, BNPT2KI, Kementrian Luar Negeri, termasuk DPR RI dalam rangka mengevaluasi isu buruh migran, terutama di negara yang rentan seperti Saudi. Sebab, ditinjau dari moratorium pun kondisinya sangat terbatas sehingga perlu ditinjau kembali.

Dia mendorong Kemenlu untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai negara yang berdaulat, agar bisa lebih dihargai negara lainnya. "Kalau memang posisi kita dihargai, kita harapkan tidak ada lagi Zaini kedua atau yang berikutnya," ujarnya.

Permasalahan yang menimpa Zaini sebetulnya ditengarai dari beberapa faktor. Yang paling kelihatan adalah minimnya kompetensi kerja para buruh migran. Ditambah pengetahuan yang tak memadai, sehingga mereka tak punya kemampuan menolong diri sendiri, bernegosiasi, dan memperjuangkan nasib saat dihadapkan pada kondisi sulit. Bahkan kendala bahasa diakui juga jadi faktor yang berkelindan dan berpengaruh.

Lewat acara doa bersama itu, seruan untuk menghentikan hukuman pancung juga disuarakan, sebab itu tak manusiawi bagi terdakwa. Apalagi hukuman semacam itu juga bertentangan dengan zaman di mana peradaban manusia sudah jauh lebih mulia. "Ini harus dihapuskan," tuturnya.

Terkait kesamaan hukum di Indonesia yang juga masih mengakomodasi hukuman mati, Luluk menepisnya dengan tegas. "Memang Indonesia masih mengakomodasi hukuman mati, tapi TKI kita bukanlah subjek kriminal sebagaimana kejahatan pengedar narkoba. Terlebih lagi, keberadaan dan hak buruh migran sudah diatur dalam konvensi Internasional.

Jika aturan sekaliber nasional saja dilanggar, mestinya pemerintah bisa berinisiatif untuk berkomunikasi ke level yang lebih tinggi, agar Saudi diganjar sanksi dan berhenti memperlakukan buruh migran dengan tak humanis.

Selain mendorong perlindungan buruh migran di level internasional, Luluk mengaku mengagendakan aksi solidaritas kelompok perempuan untuk menambah daya tekan pada Saudi.

Lebih lanjut, perhatian pemerintah terhadap kelayakan majikan juga harus menjadi pertimbangan yang serius. Sehingga, nantinya tidak hanya TKI yang dianggap layak, akan tetapi seorang majikan juga harus memenuhi syarat.