PKS bandingkan nasib 75 pegawai KPK dengan koruptor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengambil langkah politik untuk memulihkan nama 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera.

Mardani membandingkan perlakuan negara terhadap pegawai KPK dengan para narapidana korupsi. "Miris jika melihat labelling merah yang dialamatkan ke pegawai-pegawai (KPK). Mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun hanya dinilai dalam tiga jam. Sementara koruptor masih dibina dan diberikan penyuluhan anti korupsi jika melihat program penyuluhan bagi napi koruptor," kata Mardani dalam keterangannya, Senin (7/6).

Menurut Mardani, Jokowi memiliki peran besar agar 75 pegawai KPK tetap dipertahankan posisinya. "Penting untuk memulihkan nama baik dan memastikan mereka punya kesempatan melaksanakan amanah reformasi dalam memberantas korupsi," jelasnya.

Mardani berpendapat, TWK hanyalah akal-akalan semata untuk menyingkirkan pegawai yang berprestasi. Belum lagi terkait siapa yang menjadi pewawancara pada saat tes TWK dilakukan.

"Karena menurut berbagai informasi, para pewawancara tersebut tidak memperkenalkan diri saat memulai wawancara dan beberapa pertanyaannya pun banyak yang kontroversial. Siapa yang bertanggung jawab?," tegas Mardani.

Oleh karena itu, lanjut Mardani, Jokowi harus memiliki kemauan politik agar polemik TWK pegawai KPK tidak berlarut-larut. "Ambil tindakan Pak Jokowi. Jangan biarkan energi bangsa terkuras untuk mengoreksi/merespons kebijakan seperti ini,"  pungkasnya.