Politikus PKS dapati masalah santunan kematian Covid-19 Rp15 juta

Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf, mengklaim, mendapati temuan sengkarut proses administrasi dalam santunan kematian senilai Rp15 juta kepada warga yang meninggal dunia akibat Covid-19.

"Awalnya, saya menghargai itikad baik pemerintah untuk membantu masyarakat melalui santunan ini. Akan tetapi dalam praktik di lapangan, saya hanya menemukan fakta, bahwa masyarakat maupun pelaksana dipersulit oleh ketidakpastian dari pemerintah pusat," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (19/2).

Untuk memperoleh santunan, pemerintah menetapkan berbagai syarat administrasi yang harus dipenuhi keluarga atau ahli waris ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Surat kematian dari rumah sakit (RS) dan surat keterangan hasil pemeriksaan yang menyatakan positif Covid-19, misalnya.

Mengenai surat keterangan hasil pemeriksaan Covid-19, kata Bukhori, ada keluarga korban yang mengalami kendala lantaran tidak bisa memperoleh hasil uji laboratorium. Menurutnya, itu merupakan dalih mengingat sejumlah korban tak sempat melakukannya karena kondisi kritis saat masuk ke RS dengan status suspek.

"Jika case-nya demikian, apakah ahli waris korban tetap bisa memperoleh haknya? Bagaimana langkah antisipasi Kemensos untuk kondisi extraordinary tersebut?" kata dia.

Tak hanya itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendapat aduan lambatnya proses pencairan dana oleh pemerintah pusat. Padahal, Dinsos telah mengajukan sejumlah rekomendasi permohonan ahli waris sejak lama.

Dari informasi yang dihimpun Bukhori, Dinsos Jawa Tengah (Jateng) telah menerima 2.174 dokumen usulan ahli waris yang diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, hanya tujuh orang yang baru menerima realisasi pencairan dana santunan, yakni 3 warga Brebes, 2 warga Blora, serta masing-masing 1 warga Boyolali dan Brebes. 

"Sampai detik ini, saya tidak menemukan adanya kejelasan bahkan keseriusan Menteri Sosial dalam mengawal realisasi program ini. Jika memang tidak jelas sumber dananya, maka seharusnya tidak perlu disampaikan ke masyarakat," ungkapnya.

Bukhori yakin ada ribuan masyarakat yang sudah mengajukan permohonan pencairan dana, tetapi statusnya masih digantung karena menanti kepastian dari pemerintah. Pun demikian dengan petugas di lapangan, situasinya dilematis.

"Rakyat sudah gusar dengan gimmick. Mereka butuh realisasi yang baik," tandasnya.