close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Ilustrasi. Pixabay
icon caption
Ilustrasi. Pixabay
Nasional
Minggu, 15 Agustus 2021 10:21

PKS desak pemerintah tingkatkan testing Covid-19

Agar Indonesia segera dapat mencapai herd immunity, vaksinasi harus dilakukan dengan cepat dan merata.
swipe

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, meminta, pemerintah terus meningkatkan testing untuk memetakan kasus sebaran Covid-19. Menurutnya, sampai saat ini testing masih rendah dan tidak merata. 

Padahal, kata Netty, testing menjadi salah satu kunci untuk mengetahui data kasus yang sebenarnya. "Jangan-jangan selama ini ada daerah yang kondisinya mengkhawatirkan tapi di luar terlihat baik-baik saja, pun demikian sebaliknya," kata Netty dalam keterangannya, Minggu (15/8.

Netty menyitir tingginya angka kematian di Lampung pada 5 Agustus lalu, di mana jauh mengalahkan daerah-daerah di pulau Jawa yang mayoritas testingnya tinggi seperti DIY dan Banten. Lampung sendiri testingnya berada di bawah standar WHO yang mensyaratkan 1:1000 penduduk.

Netty sendiri bekerja sama dengan Persatuan Umat Islam (PUI) dan PT Migas Hulu Jabar (MHJ) kembali menggelar vaksinasi gratis untuk masyarakat selama dua hari, Sabtu (14/8) dan Minggu (15/8) di Karawang dan Subang, Jawa Barat. 

Sebelumnya, Ketua DPP PKS ini juga telah menggelar vaksinasi gratis untuk masyarakat Bandung pada akhir bulan Juli lalu.

Netty mengatakan, agar Indonesia segera dapat mencapai herd immunity, vaksinasi harus dilakukan dengan cepat dan merata. Pemerintah harus dapat memastikan setiap daerah tidak kekurangan stok vaksin sesuai porsinya.

"Tidak boleh ada ketimpangan dalam proses vaksinasi, beri perhatian khusus pada daerah-daerah yang realisasi vaksinasinya rendah," ujarnya.

Netty mengatakan, janji pemerintah lakukan lima juta dosis per hari akan cepat tercapai jika menggandeng banyak elemen masyarakat. "Pemerintah punya vaksin, namun ada kendala  keterbatasan vaksinator dan kemampuan mobilisasi warga. Ini dapat diatasi melalui kolaborasi," ungkap politikus PKS ini.

Selain itu, Netty juga meminta pemerintah agar segera menyelesaikan masalah banyaknya warga yang tidak bisa vaksin lantaran Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan orang lain. 

Pemerintah harus bergerak cepat dan melakukan integrasi data, jangan sampai kejadian serupa kembali terulang.

"Selesaikan sampai ke akar-akarnya, termasuk jika ada unsur kesengajaan. Pastikan juga data untuk vaksin berasal dari satu sumber agar kesalahan penginputan tidak terjadi," ungkapnya.

img
Marselinus Gual
Reporter
img
Achmad Rizki
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan