Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus melalui perjalanan berliku untuk bisa menempatkan kadernya dalam posisi jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Meskipun jatah kursi sudah diserahkan oleh partai Gerindra kepada PKS, PKS tetap harus melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Ide fit and proper test tersebut muncul sebagai kesepakatan pertemuan jajaran Gerindra dan PKS DKI, pada 5 November 2018 lalu. Namun PKS mempersoalkan munculnya nama peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, dalam tim fit and proper test tersebut.
PKS juga merasa kalau proses tersebut justru memperpanjang waktu. Padahal kekosongan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta mesti segera diisi.
"Kan pertama harus membentuk tim atau badan, kemudian itu harus rapat lagi juga. Harus menentukan langkah-langkah, itu akan panjang (waktunya)," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, dalam acara diskusi "Tarik Ulur Pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta," di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/11).
Dia mengaku, PKS sempat terkecoh dengan aturan fit and proper test ini. Menurut Suhaimi, PKS sempat menganggap itu hanya bagian dari perundingan internal partai belaka.
"Tadi awalnya yang kita pahami fit and proper test itu adalah internal. Karena itu bukan persyaratan yang diatur undang-undang. Tapi belakangan berkembangnya berbeda. Misalnya ada bu Prof Siti Zuhro yang jadi penguji fit and proper test," kata dia.
Suhaimi juga mengganggap kalau fit and proper test ini tidak penting. Hal ini atas pemahaman bahwa jatah kursi DKI 2 itu sudah diserahkan kepada PKS.
Setidaknya hingga hari ini, sudah ada dua nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang disodorkan oleh PKS untuk menjalani proses fit and proper test. Mereka adalah Akhmad Saikhu yang sempat gagal di Pilkada Jabar 2018, dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta, Agung Yulianto.
Demi kualitas
Sementara itu, Partai Gerindra membantah telah membuat proses pergantian wakil gubernur DKI Jakarta menjadi berbelit, dengan proses fit and proper test tersebut. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, hal tersebut merupakan salah satu aturan di Gerindra.
"Di Gerindra nggak bisa gitu. Kita kasih otonomi calonnya ke PKS, tapi kami mesti paham isi calonnya," kata dia.
Dia pun mencontohkan keberhasilan fit and proper test ini, saat memilih Sandiaga Uno sebagai calon Wakil Gubernur Jakarta. "Pak Sandi itu daftar langsung lho ke kita. Melewati fit and proper test," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berpendapat, polemik ini tak perlu diperpanjang. Dia menyarankan agar PKS dan Gerindra berembuk untuk menentukan calon pengisi kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Udahlah jangan gontok-gontokan. Duduk rapi dan keluarkan masalah. Saya minta damai sejahtera sajalah," kata dia.
Dia pun mengingatkan supaya posisi tersebut sudah terisi pada Januari 2019 ini. "Januari harus ada Wakil Gubernur. Karena bukan apa-apa, saya kasian sama pak Anies. Karena APBD DKI Jakarta ini besar sekali," kata dia.
