Proses pemilihan wakil gubernur (pilwagub) DKI Jakarta diselenggarakan Jumat (27/3) lusa. Pimpinan DPRD DKI disebut sudah mengeluarkan surat untuk memuluskan proses yang tertunda-tunda itu.
Akan tetapi, Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Abdurahman Suhaimi, tidak setuju dengan pelaksaan rapat paripurna pemilihan wagub DKI pekan ini.
"Kami lagi bicarakan, karena itu harus kesepakatan tingkat partai. Tapi kami secara umum, kami tidak setuju acara itu digelar," kata Suhaimi saat dihubungi, Rabu (25/3).
Wakil Ketua DPRD DKI itu meminta agenda tersebut ditunda hingga kasus Covid-19 di Jakarta selesai. Suhaimi menjelaskan, jumlah kasus Covid-19 di Jakarta kian meningkat. Bahkan, tenaga medis di rumah sakit yang menangani coronavirus semakin kewalahan.
Anggota DPRD DKI diminta sensitif dan mengikuti arahan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan social distancing dan menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak.
Menurut dia, anggota DPRD harus menjadi contoh masyarakat. Dewan juga mesti menghargai kerja tenaga medis dan bukan malah memberatkan. "Tidak ada daruratnya kalau harus digelar pekan ini," ucap Suhaimi.
Dia mengaku, belum menerima surat yang dikeluarkan ketua DPRD DKI terkait agenda paripurna pemilihan orang nomor dua di Jakarta. "Saya hanya tahu surat terakhir agenda paripurna pemilihan wagub DKI ditunda," tegasnya.
Suhaimi mengaku belum menandatangani kesepakatan pelaksanaan paripurna tersebut. Kata dia, PKS akan berkoordinasi dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk menunda agenda tersebut.
"DPRD besok gelar Bamus, dan saya tidak paraf itu. Ada verbalnya, saya tidak mau paraf, karena saya lihat ini nggak pas situasinya lagi crowded masalah Covid-19," ujarnya.