Polda Jabar selidiki keberadaan Sunda Empire di Bandung

Setelah heboh Keraton Agung Sejagata di Purworejo, Jawa Tengah, muncul sebuah video yang kemudian viral menunjukkan adanya keberadaan kelompok yang menamakan diri Sunda Empire di Bandung. Polda Jawa Barat menyatakan akan menyelidiki keberadaan perkumpulan tersebut. 

Kabidhumas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Saptono Erlangga, mengatakan pihak kepolisian sudah menerima informasi tentang adanya Sunda Empire di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, 16 Janiuari 2020.

"Kita kan belum tahu apakah itu ormas, atau apa, makanya kita masih pelajari, masih pendalaman dengan melakukan penyelidikan," kata Saptono di Bandung, Jumat (17/1).

Saptono menyebut, Polda Jawa Barat akan melakukan penyelidikan melalui jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) terhadap kelompok tersebut. Menurutnya, Ditreskrimum akan bekerja diawali berdasarkan adanya konten dan video yang beredar di media sosial yang kemudian viral.

"Itu kita pelajari dari dokumentasi video, kalau enggak salah di Youtube itu Oktober sama Juli 2019 ya kegiatannya," tutur Saptono.

Menurut dia, pihak Ditreskrimum belum bisa menerapkan pasal yang akan dikenakan kepada jajaran Sunda Empire. Pasalnya, untuk menentukan hal tersebut, pihak kepolisian membutuhkan pemeriksaan dan penyelidikan terlebih dahulu kepada para pihak yang bersangkutan.

Setelah proses penyelidikan rampung, kata Saptono, polisi baru melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang tergabung dengan perkumpulan ilegal tersebut. "Tentu masih kita dalami, kita lidik, kalaupun sudah ada kerangkanya sudah dapat, tentu akan kita sampaikan," ujar dia.

Sebelumnya, unggahan video tentang Sunda Empire beredar pada Kamis (16/1) malam. Sejumlah konten mengenai Sunda Empire itu menyebar ke masyarakat melalui jejaring media sosial.

Salah satu video yang tersebar berisi tentang sejumlah orang yang mengenakan atribut seperti militer lengkap dengan topi baret. Salah satu dari mereka ada yang berorasi di depan anggota yang lain dan berbicara tentang masa pemerintahan negara-negara yang akan berakhir pada 2020. (Ant)