Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menilai pemanggilan Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Purwanti Suryandari, oleh Polda Metro Jaya, sebagai tindakan yang tidak tepat. Menurut Ida, seharusnya pemanggilan tersebut tidak dilakukan saat pihak Pemprov masih sibuk menangani banjir yang terjadi di Ibu Kota.
"Saya minta kalau manggil Kasudin boleh, tapi kalau bisa nanti setelah banjir," kata Ida di Jakarta, Selasa (7/1).
Menurutnya, saat ini Suku Dinas Sumber Daya Air masih harus fokus menangani persoalan banjir di Jakarta. Ida mengkhawatirkan pemanggilan tersebut justru menganggu proses penanganan banjir yang saat ini masih dilakukan.
"Mereka butuh konsentrasi mengurusin banjir. Mereka lagi membantu masyarakat yang kebanjiran, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan," katanya.
Pemanggilan Purwanti dilakukan berdasarkan laporan informasi nomor R/LI/03/I/2020/Ditreskrimsus tanggal 2 Januari 2020. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi pompa air yang tidak berfungsi saat banjir.
Menanggapi persoalan itu, Ida meminta Suku Dinas Sumber Daya Air untuk mengecek kondisi pompa air di wilayah masing-masing. Hal itu untuk memastikan agar pompa air dapat berfungsi normal saat banjir kembali datang.
Apalagi berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, akan terjadi curah hujan ekstrem pada 12 Januari mendatang. Karena itu, semua petugas pihak terkait harus dapat bekerja sama untuk memantau pintu air yang ada.
"Jadi tidak ada lagi pompa yang mati, mumpung dari sekarang segera ganti pompa yang rusak. Jangan sampai akinya mati, baterainya habis," kata Ida.
Dia juga mengusulkan agar Gubernur Anies Baswedan segera membuat sumur resapan. Sumur itu sangat berguna untuk mengurangi debit air dari curah hujan ekstrem yang turun.
"Hujan itu kan sampai Februari, ini masih ada waktu beberapa hari, jadi perbanyak sumur resapan," katanya.