Polemik pengadaan vitamin DPR, Politikus Gerindra salahkan wartawan

Pengadaan senilai Rp2 miliar pada APBN 2021 telah dibatalkan Setjen DPR karena tidak ingin menjadi "bola liar".

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Habiburokhman, menyalahkan wartawan atas berpolemiknya pengadaan multivitamin senilai Rp2 miliar. Dalihnya, jurnalis tidak mengonfirmasinya terlebih dahulu kepada pemilik anggaran.

Padahal, klaim Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini, anggaran tersebut diperuntukan bagi staf DPR. Pengawalan dalam (pamdal), petugas kebersihan, dan pegawai lainnya, misalnya.

"(Anggaran) itu buat orang-orang kecil juga yang selama ini bantu di DPR," katanya saat dikonfirmasi Alinea.id, Jumat (3/9).

Menurutnya, pengadaan tersebut telah dibatalkan. Kilahnya, Setjen DPR tidak ingin tender mulivitamin menjadi "bola liar". "Kasihan juga mereka enggak dapat jadinya."

Habiburokhman menegaskan, anggota dewan selama ini menggunakan uang dari saku pribadinya untuk pembelian multivitamin, termasuk membantu warga di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

"Kita juga, kan, enggak tahu (soal anggaran multivitamin bagi staf DPR). Cek saja, anggaran Rp2 miliar itu pas enggak untuk anggota DPR RI yang jumlahnya ratusan?" jelasnya.

Dirinya pun berharap wartawan mengedepankan etika jurnalistik dalam membuat berita.

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, sebelumnya mendesak Setjen DPR mengklarifikasi pengadaan multivitamin sebesar Rp2 miliar pada APBN 2021. Pangkalnya, tidak pernah mendapatkan informasi tentang hal itu.

"Sekjen DPR RI harus mengklarifikasi hal ini. Kami tidak pernah mendapatkan informasi apa pun terkait pengadaan multivitamin untuk anggota DPR RI apalagi untuk membeli vitamin saja angkanya sangat fantastis hingga Rp2 miliar," tuturnya dalam keterangannya.

Kang TB, sapaannya, mengungkapkan, anggota dewan selama ini tidak pernah disuplai vitamin oleh negara. Karenanya, baginya, pembelian kebutuhan pribadi tersebut mestinya dibebankan kepada masing-masing anggota.

"Rakyat juga sedang terpuruk karena pandemi, baiknya anggarannya dialihkan untuk kepentingan rakyat saja," jelas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. "Saya mohon instansi yang berwenang segera mengusutnya."