Polisi akui ambulans PMI dan Pemprov DKI tak bawa batu untuk demonstran

Aparat Polda Metro Jaya mengklarifikasi dugaan enam ambulans milik Palang Merah Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta, membawa batu dan bensin saat aksi unjuk rasa pelajar di depan Gedung DPR RI. Dugaan ini sempat disampaikan melalui unggahan video di akun Twitter dan Instagram @tmcpoldametro. Akun Twitter @tmcpoldametro, telah menghapus video tersebut tak lama setelah diunggah.

"Jadi anggapan dari brimob, diduga mobil ini yang digunakan perusuh, tapi bukan. Perusuh masuk ke mobil untuk perlindungan," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (26/9).

Dia menjelaskan, batu dan bensin yang ditemukan adalah milik peserta aksi. Saat bentrok dengan aparat keamanan, para demonstran berlarian dan mencari perlindungan ke mobil ambulans.

Selain membawa batu dan bensin, para demonstran juga membawa kembang api.

"Perusuh itu pun membawa alat ini, ada batu dan kembang api juga, mencari perlindungan masuk ke mobil (ambulans) PMI," ujarnya.

Polisi sempat menangkap personel medis dan menyita ambulans. Dari enam ambulans yang disita, lima ambulans milik PMI, sementara satu lainnya merupakan aset Pemprov DKI.

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‪02:15 #Polri amankan 5 kendaraan ambulan milik Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk mengangkut batu dan bensin yang diduga untuk molotov di dekat Gardu Tol Pejompongan Jl. Gatot Subroto.‬

A post shared by TMC Polda Metro Jaya (@tmcpoldametro) on Sep 25, 2019 at 12:20pm PDT

Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi mendapati tak ada bukti yang mendukung dugaan mereka. Pihak Polda Metro Jaya pun mengembalikan ambulans beserta para awaknya ke PMI dan Pemprov DKI. Namun para sopir ambulans akan kembali diperiksa sebagai saksi.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyatakan, pihaknya menyediakan ambulans sebagai bantuan medis terhadap aksi demonstrasi yang terjadi. Pemberian bantuan itu pun dilakukan atas permintaan yang diajukan Polda Metro Jaya. 

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menuntut pemulihan nama baik atas tudingan yang disampaikan melalui dua akun media sosial milik Polda Metro Jaya. Sebab, dua pernyataan dalam unggahan akun @tmcpoldametro telah terbukti salah dan memberikan anggapan negatif bagi institusi.

"Kami minta ada rehabilitasi nama baik institusi Pemprov DKI Jakarta, termasuk jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI telah berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya ihwal persoalan ini. Menurut Anies, pengerahan ambulans ke lokasi demonstrasi juga dilakukan atas koordinasi dengan aparat kepolisian.

Setelah ambulans disita, kedua belah pihak juga terus melakukan koordinasi. Dalam pernyataannya, Anies menyiratkan persoalan ini hanyalah kesalahpahaman.

"Pagi ini-pun kita koordinasi terus, jadi Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya itu berkomunikasi intensif. Saya dengan pak Kapolda Metro berkomunikasi intensif. Kita telepon-teleponan terus, memastikan bahwa di lapangan kita memiliki informasi yang sama. Pagi ini pun begitu. Jadi kita berkomunikasi terus," ucapnya. (Ant)