close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Polisi calo Bintara Polda Jateng mestinya dipecat. Alinea.id/Bagus Priyo
icon caption
Polisi calo Bintara Polda Jateng mestinya dipecat. Alinea.id/Bagus Priyo
Nasional
Selasa, 14 Maret 2023 21:22

Polisi calo Bintara Polda Jateng mestinya dipecat

Dalam sidang etik, kelima anggota yang melakukan pungli Bintara Polda Jateng hanya dihukum mutasi serta demosi dan dipatsuskan.
swipe

Akademisi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Ali Asghar, mendorong para anggota polisi yang menjadi pelaku pungutan liar (pungli) penerimaan Bintara Polda Jawa Tengah (Jateng) dihukum berat. Ini diperlukan agar kasus serupa tidak terulang.

"Harusnya tidak cukup hanya keputusan internal, mutasi. Kalau sudah mengarah tindak pidana, ada pihak yang dirugikan, jika perlu dipecat sekalian. Jadi, ada efek jera untuk yang lainnya," ucapnya kepada Alinea.id, Selasa (14/3).

Lima personel Polda Jateng kedapatan menjadi pelaku pungli penerimaan Bintara. Mereka adalah Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW.

Berdasarkan sidang etik dan disiplin, mereka hanya dihukum mutasi ke luar Jawa. Selain itu, Kompol AR, Kompol KN, dan AKP CS divonis demosi 2 tahun serta Bripka Z dan Brigadir EW menjalani hukuman di tempat khusus (patsus) selama 21 hari dan 31 hari.

Ali pun mendorong Polri melakukan audit atas penerimaan calon anggota kepolisian di seluruh daerah. "Sebagai institusi negara, keterbukaan itu harus ada."

"Makanya, dalam kasus ini, kalau memang Polri ingin serius berbenah, maka semua harus diaduit, bukan hanya di Jateng," sambungnya.

Kemudian, sambung Ali, Polri mesti segera mengevaluasi sistem rekrutmen. Baginya, kasus pungli penerimaan Bintara Polda Jateng mesti menjadi bahan evaluasi.

"Katanya, sistemnya sudah diperbarui, tapi nampaknya ada celah-celah untuk yang 'dimainkan'. Jadi, pihak kepolisian juga harus mengevaluasi sistem penerimaan kepolisian dari level Bintara, Tamtama, sampai Akpol," tuturnya. 

Lebih jauh, Ali mengungkapkan, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, rutin mengevaluasi dan mengoreksi sistem rekrutmen personel setiap tahun. Dicontohkannya dengan pelibatan pihak eksternal kepolisian.

"Sebenarnya sudah ada perubahan, ada asesmen dari luar. Tapi, namanya sistem itu, kan, selalu ada kelemahan. Makanya, saya bilang di awal, kelemahan itu harus diperbaiki," paparnya.

"Rekrutmen penerimaan [anggota] Polri itu tiap tahun ada perbaikan terus. Tapi, namanya penjahat itu, kan, lebih tahu titik lemahnya. Titik lemah itu harus diperbaiki," tandas Ali.

img
Fatah Hidayat Sidiq
Reporter
img
Fatah Hidayat Sidiq
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan