Ketua Tim Asistensi Kapolri, Irjen Pol Paulus Waterpauw, menduga pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua dari berbagai daerah di Indonesia diduga didalangi anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Dugaan itu terungkap dan diperkuat dari hasil kunjungan Paulus ke Malang guna memantau aksi demo memperingati perjanjian New York tanggal 15 Agustus lalu yang tidak mendapat izin dari Kapolres Malang, karena mereka tidak bisa memberitahukan siapa penanggung jawab aksi dan berapa nomor teleponnya.
“Walaupun tidak mendapat izin, mereka tetap melakukan aksi dengan turun ke jalan, sehingga sempat memacetkan arus lalu lintas hingga menyebabkan warga Malang marah. Akibat aksi tersebut, sehingga membuat polisi harus membubarkannya secara paksa,” kata Paulus di Jayapura, Senin (17/9).
Paulus mengatakan, aksi tersebut berhasil dibubarkan. Namun beberapa mahasiswa terluka. Mereka pun enggan diobati di Polres Malang. Keesokkan harinya, tanggal 16 Agustus 2019 malah terjadi aksi di asrama Kamasan Surabaya. Berawal dari bendera Merah Putih yang dipasang RW setempat dibuang, sehingga memunculkan reaksi dari masyarakat, yang kemudian dibalas dengan aksi demo berujung kerusuhan di berbagai kota di Papua dan Papua Barat.
Untuk mendukung aksi mereka, kata Paulus, maka KNPB yang juga merupakan mahasiswa senior melakukan intimidasi hingga menyebabkan pulangnya ribuan mahasiswa karena takut akan intimidasi yang mereka lakukan.
“Pada umumnya mahasiswa yang menjadi anggota KNPB-lah yang sering kali melakukan intimidasi hingga membuat mahasiswa lainnya ketakutan,” kata Paulus yang mengaku sempat melihat anggota KNPB berseragam loreng-loreng berjaga di depan asrama Kamasan, Surabaya.
Agar insiden serupa tidak terulang, Paulus mengatakan, harus dilakukan upaya penertiban di asrama, terutama bagi mereka yang menjadi mahasiswa abadi dan sering kali mengganggu atau mengancam mahasiswa baru.
“Selain itu, untuk membuat mahasiswa mau membaur dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya, mereka tidak lagi tinggal di asrama, melainkan di kost yang ada penanggung jawabnya terhadap para mahasiswa,” kata mantan Kapolda Papua Barat itu.
Selain itu, kata dia, perlu adanya kerja sama dengan pemda setempat di mana mahasiswa asal Papua belajar, sehingga mahasiswa benar-benar dapat membaur dengan warga di sekitarnya. (Ant)