Politikus PDIP minta pemerintah benahi data pangan

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah membenahi data pangan untuk menyelesaikan persoalan pangan. Menurutnya, kebijakan pangan berbasis data yang akurat sangat penting untuk menghindari kelangkaan pangan khususnya minyak goreng seperti saat ini. 

"Tidak bisa data di setiap kementerian lembaga berbeda, khususnya kementerian lembaga terkait," kata Rieke wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/3).

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku, sudah berkali-kali menekankan pentingnya sistem niaga pangan nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dengan demikian, kebijakannya tidak hanya sesaat saja.

"Bukan hanya sekedar reaksioner atau ibarat pemadam kebakaran yang kebijakannya hanya sesaat dan itu dilakukan hanya dengan adanya operasi pasar," katanya.

Dia menjelaskan, dengan adanya kasus kelangkaan minyak goreng ini, maka sistem tata niaga pangan dan sistem logistik nasional yang komprehensif tidak bisa ditunda lagi keberadaannya.

"Saya kira mudah-mudahan didukung oleh DPRD kabupetn seluruh Indonesia. Masalah pangan ini masalah yang penting masalah yang sangat krusial signifikan untuk kehidupan kita semua masyarakat terutama," ujar Rieke.

Rieke pun mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas mafia pangan seiring masih langkanya sejumlah komoditas bahan pokok seperti minyak goreng dan yang lainnya. "Silakan ada Satgas Pangan, jangan tebang pilih untuk bekerja lebih cepat dan juga lebih tegas lagi, dan diusut siapa sebetulnya hulu mafia pangan itu dengan baik," jelas Rieke.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi menilai, pernyataan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyebut masyarakat melakukan penimbunan minyak goreng, sehingga terjadi kelangkaan, sangat menyakitkan masyarakat. Menurut Awiek, sapaan akrab Baidowi, masyarakat menyimpan minyak hanya dua liter adalah karena kebutuhan, bukan karena ingin melakukan penimbunan.

"Tentu ini pernyataan yang sangat menyakitkan, bahkan tuduhan yang tidak menggunakan logika akal sehat," ujar Awiek.

Awiek mengatakan, tidak logis masyarakat kecil lakukan penimbunan. Sebab, barangnya langka dan harganya pun juga sangat tinggi. Karena itu, ia meminta Kemendag bersikap profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas. Daripada melempar tuduhan, tegas Awiek, lebih baik Kemendag secara gamblang menjelaskan ke masyarakat terkait tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir. 

"Menyampaikan statement yang bersifat tuduhan kepada masyarakat itu sama hal dengan buang badan, melempar persoalan kepada orang lain," katanya.