Politikus PKS minta Luhut berhenti bahas di luar kewenangan

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan, tidak lagi berbicara mengenai hal yang bukan ranah kementeriannya. Hal itu disampaikan Mulyanto merespons pernyataan Luhut terkait penanganan korban ledakan depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Pangkalnya, pernyataan Luhut berbeda dengan pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebelumnya. Menurut wapres, warga Depo Plumpang akan dipindahkan ke lahan milik Pelindo. Sementara, menurut Luhut, warga akan dipindahkan ke sekitar depo.

Perbedaan sikap ini, menurut Mulyanto, akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang menjadi korban.

"Pemerintah jangan simpang siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (8/3).

Menurut Mulyanto, harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. "Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," katanya. 

Oleh sebab itu, Mulyanto mendesak Menko Marves untuk tidak bicara masalah yang bukan menjadi ranah kewenangan kementeriannya. Apalagi statemennya menentang arahan yang diberikan Wapres Ma'ruf Amin.

"Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat wapres. Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik sikap ini termasuk kurang ajar," tegas dia.  

Karenanya Mulyanto meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut ini. Politikus PKS ini menilai arogansi Luhut sudah kelewatan.

Untuk diketahui, Wapres Ma'ruf Amin bersama Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers setelah kasus kebakaran Plumpang memberi arahan kepada pimpinan Pertamina agar dalam jangka panjang memindahkan Depo Pertamina di Plumpang ini ke wilayah Pelindo. Wilayah Pelindo relatif jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga operasi obyek vital negara ini tidak membahayakan masyarakat dan lingkungannya.

Sementara itu, Luhut dalam pernyataannya menyatakan sebaliknya. Ia meminta agar Pertamina merelokasi masyarakat yang bermukim di sekitar depo plumpang, bagaimana pun caranya.  

Alasannya, karena tanah yang masih dalam proses sengketa tersebut diakui milik Pertamina. Bahkan Luhut meminta agar pihak yang memberi izin tinggal kepada masyarakat untuk bertanggung jawab.

"Pernyataan Luhut ini sudah ke luar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah," tegas Mulyanto.