Politisi tanggapi polemik nonton film G30S/PKI

Dorongan memutar film G30S/PKI di masyarakat menjelang 30 September 2018, menjadi polemik karena dianggap memiliki muatan politis.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan kesetujuannya, agar film karya Arifin C Noer tersebut, bisa diputar dan ditonton secara bersama-sama oleh masyarakat. Ia menganggap hal itu merupakan bagian dari mengenang peristiwa 1965.

"Memang benar menonton film G30S/PKI itu bisa kapan saja. Tetapi ini untuk memperingati pengkhianatan atas Pancasila dari PKI. Salah satu bentuknya dengan menonton bareng. Itu bagian dari mengenang," paparnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/9).

Sementara di sisi lain, Rachmawati Soekarnoputri, tidak menyetujui pemutaran film tersebut. Menurutnya, film tersebut banyak yang tidak sesuai dengan realitas historis sesungguhnya.

"Kalau soal film G30S/PKI, dari dulu memang kurang sreg. Saya lihat banyak yang tidak pas dengan kenyataan sesungguhnya. Kalau ditanya apakah saya setuju? Sebenarnya saya tidak setuju," imbuh Rachmawati di Kediamannya di Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (28/9).

Anak Proklamator itu menjelaskan, sebagai karya sinema, seharusnya film berlatar historis bisa menampilkan sesuatu yang berimbang, sebagaimana jalannya peristiwa aslinya.

"Memang film itu bicara inovasi. Tetapi saya melihat tidak semua saksi hidup yang memiliki hubungan dengan peristiwa tersebut ikut dicatat kisahnya dalam skenario film itu,"pungkasnya.

Sementara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, mengatakan tidak ada pelarangan penayangan G30S/PKI oleh Presiden Joko Widodo.

Direktur Program dan Kampanye TKN Aria Bima menjelaskan, penghentian film G30S/PKI merupakan kebijakan yang telah ada sejak 1998.

Penghentian pemutaran film tersebut dilakukan Menteri Penerangan pada saat itu, yakni, Letjen TNI (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah. Saat ini menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Prabowo-Sandi.

Kemudian disepakati oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Indonesia Juwono Sudarsono. 

"Menteri saat itu menginginkan perlunya membuat sebuah film yang menggambarkan keadaan sebenarnya," katanya di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (28/9). 

Maka itu, Aria membantah penghentian film G30S/ PKI itu dilakukan Jokowi, Megawati, Abdurahman Wahid (Gus Dur) ataupun Susilo Bambang Yudhoyono. "Ini dihentikan pak Yunus Yospiah," katanya.

Bantahan tersebut dilakukan karena banyak yang menyudutkan penghentian pemutaran film dilakukan Jokowi.
"Pak Jokowi tidak melarang dan membolehkan menonton film G30S/PKI," katanya.

Begitupun, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto yang mempersilahkan masyarakat atau kelompok manapun menonton film G30S/PKI.

Hanya saja, PDI Perjuangan turut mendorong masyarakat untuk belajar dari berbagai kejadian yang menyangkut perjuangan pendiri bangsa memastikan persatuan nasional dalam kerangka NKRI.

Lebih dari itu, partai berlambang kepala Banteng itu pun berharap agar produksi film nasional dengan narasi persatuan lebih diperbanyak.