Polres Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB) klaim menindak 20 kasus pungutan liar (pungli) oleh preman. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lombok Barat Iptu I Made Dharma Yulia Putra menyatakan, puluhan kasus premanisme itu didapat saat operasi di wilayah objek vital.
Dia mengakui, objek vital memang merupakan wilayah ramai yang sangat berpotensi terjadinya aksi premanisme. “Salah satunya adalah pelabuhan, tempat wisata dan pusat-pusat perbelanjaan, yang sangat rawan akan aksi premanisme dan pungutan liar dengan berbagai modus,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (16/6).
Dijelaskan Made, 20 kasus tersebut didapat setelah beberapa hari digelar operasi khusus. Menurutnya modus yang digunakan para pelaku melalui parkir liar, uang keamanan, dan calo pelabuhan.
Made menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas segala bentuk aksi premanisme di wilayahnya. Setiap pelaku yang terbukti melakukan pidana dipastikan akan menjalani hukuman pidana.
“Sesuai dengan Instruksi Kapolri secara berjenjang hingga tingkat polres dan polsek, tentunya ini sangat diatensi dalam memberantas segala bentuk aksi premanisme,” ucapnya.
Aksi premanisme itu awalnya dikeluhkan sopir truk di Tanjung Priok, Jakarta, kepada Presiden Jokowi yang tengah melakukan kunjungan. Jokowi kemudian menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak para pelaku pungli.
Polri akhirnya menggelar operasi khusus pemberantasan premanisme di seluruh wilayah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan negara tidak akan kalah dengan aksi premanisme.