Polri didorong perkuat penanganan kejahatan transnasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepolisian memperkuat penanganan kejahatan transnasional. Pangkalnya, modusnya kian canggih seiring dengan perkembangan teknologi.

Demikian disampaikan Jokowi dalam ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, NTT, beberapa waktu lalu. Kegiatan diikuti seluruh anggota ASEAN, satu negara observer (Timor Leste), dan tiga negara mitra dialog (China, Jepang, dan Korea).

"Dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan transnasional semakin masif dan dengan cara yang semakin kompleks. Sehingga, penanganannya juga harus adaptif, terutama tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia, dan tindak pidana narkotika," tuturnya.

Jokowi juga mengajak ASEAN berkomitmen memberantas kejahatan lintas negara selain mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan global.

Upaya yang bisa dilakukan dengan membangun kerja sama berkelanjutan, pertukaran informasi, pemanfaatan teknologi, hingga peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat hukum.

"Saya berharap dalam pertemuan ini dirumuskan kaidah kerja sama yang responsif, yang berisi langkah-langkah strategis. Sehingga, dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, damai, dan sejahtera," ujarnya.

Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menambahkan, AMMTC ke-17 digelar sebagai tindak lanjut KTT ASEAN. Forum tersebut dimanfaatkan untuk membangun kerja sama dengan negara ataupun kepolisian di ASEAN.

"Kebetulan di AMMTC ini Polri juga mendapatkan Keketuaan yang sama dan ini 10 tahun sekali untuk mendapatkan keketuaan. Tentunya ini betul-betul akan kita manfaatkan untuk," katanya.

Ia berharap penyelenggaraan AMMTC tersebut menghasilkan kemitraan dalam penanganan kejahatan transnasional. Salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menurut Sigit, kerja sama yang akan dihasilkan bakal menjadi deklarasi yang bersejarah. Apalagi, kegiatan digelar di Labuan Bajo, salah satu destinasi wisata yang tengah dipromosikan pemerintah.