Polri sepakati peningkatan pengamanan gedung DPR

DPR baru saja merampungkan penandatanganan MoU dengan Polri terkait Peningkatan Pengamanan di Lingkungan Parlemen. Kerjasama itu muncul setelah beberapa hari lalu legislatif menyepakati UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru dan berisi sejumlah pasal penguatan parlemen seperti bisa melaporkan orang atau kelompok yang dianggap merendahkan martabat DPR atau anggota DPR.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku latar belakang kesepakatan tersebut adalah demi meningkatkan sistem pengamanan di Kompleks DPR RI. Menurutnya, legislatif ingin mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan dan ancaman keamanan terhadap seluruh karyawan, anggota DPR, wartawan maupun rakyat yang datang berkunjung ke kawasan MPR/DPR/DPD Senayan.

“Tanpa mengurangi atau membatasi interaksi anggota DPR dengan rakyatnya,” jelas sosok yang akrab disapa Bamsoet itu, Kamis (15/2).

Kader Golkar itu menegaskan, DPR sebagai lembaga negara, merupakan salah satu objek vital. Karenanya, Bamsoet menilai situasi di lingkungan Kompleks Parlemen harus dikelola dengan baik dan teruji oleh mereka yang memiliki kemampuan taktis maupun teknis keamanan serta memiliki akses koordinasi, baik dengan Polri maupun TNI dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan DPR. Selanjutnya, dia meminta Badan Legislasi dan Badan Keahlian DPR serta kesekjenan untuk menindaklanjuti hasil MoU dengan Polri.

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menceritakan pengalamannya saat memimpin tim mengungkap kasus ledakan bom di komplek DPR pada 2003 silam. Lalu ada juga kasus perkelahian antar warga yang berdemo. Menurutnya, tiap orang bisa masuk-keluar gedung DPR. Meski saat ini sudah ada satuan khusus yang terdiri dari 41 anggota Polri yang ditugaskan ke DPR, Tito menyebut masih ada celah kerawanan.

Merujuk pada fakta itu, dia mengevaluasi sistem keamanan di komplek parlemen banyak terdapat kelemahan.

“Kami belajar dari Amerika yang merupakan negara demokrasi. Di sana juga ada kepolisan sendiri yang namanya polisi parlemen di gedung capitol yang mengamankan gedung itu dan lingkungannya,” jelas Tito.

Terkait teknis pengaman dan biaya ,Tito masih belum bisa berkomentar. Terlebih nantinya akan dibentuk tim dari Polri dan Kesekjenan DPR.

Meski demikian, orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu membantah MoU pengamanan DPR berkaitan dengan disahkannya UU MD3. “Ini tidak ada kaitannya dengan MD3 karena sudah dibicarakan sejak tahun 2003 mengenai sistem pengamanan, MD3 kan barusan,” tandasnya.