Divisi Hubungan Internasional (DivHubinter) Polri turut andil dalam kontribusi keuangan guna mendukung pengembangan keamanan wilayah Melanesian Spearhead Group (MSG) Regional Security Strategy (RSS). Kontribusi itu diwujudkan dengan sumbangan sebesar US$100.000.
Untuk diketahui, MSG adalah organisasi internasional yang terdiri dari empat negara di Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru. Pada Juni 2015, Indonesia diterima sebagai anggota rekan.
Kadiv Hubinter Irjen Johni Asadoma mengatakan, hal itu sejalan dengan peran aktif Polri dalam mengembangkan strategi keamanan regional kepada MSG. Setelah pada lima tahun lalu Pertemuan Menteri Kepolisian (PMM) MSG kedua yang dilaksanakan pada 14 Maret 2017 di Jakarta.
"Polri dengan bangga mengumumkan bahwa inisiatif tersebut di atas telah terpenuhi hari ini, melalui selesainya acara serah terima, dan transfer dana sebesar US$100.000, dari Polri ke Sekretariat MSG," kata Johni dalam acara serah terima sumbangan sukarela dari Polri hingga kelompok tombak Melanesia untuk mengembangkan strategi keamanan regional di Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (29/3).
Johni menekankan, Polri berharap dapat bekerja sama dengan anggota RSS lainnya dan sekretariat. Kerja sama ini dalam memanfaatkan dan menyalurkan sumbangan sebagaimana mestinya.
Ia juga memastikan, Polri berkomitmen menjadi tuan rumah RSS WG Meeting ke-4 mendatang yang sempat ditunda sejak 2020 karena pandemi.
Menururnya, dalam hal ini, Polri berpandangan bahwa hubungan konstruktif antara Indonesia dan MSG akan terus saling menguntungkan, dan selalu menjalin dan menghormati kedaulatan masing-masing anggota.
Mengingat situasi pemulihan pandemi, Polri masih mengkaji kemungkinan untuk menyelenggarakan RSS WG ke-4 secara fisik di Indonesia.
"Polri akan bekerja sama denganaAnggota RSS dan sekretariat lainnya untuk memutuskan tanggal yang lebih disukai kadang-kadang pada minggu terakhir Mei 2022 dan pengaturan lain yang sesuai yang diperlukan untuk mengatur pertemuan," ucap Johni.