Polusi udara Jabodetabek, pimpinan Komisi IV DPR wacanakan bentuk panja

Buruknya kualitas udara di Jabodetabek dalam beberapa waktu terakhir menjadi atensi banyak pihak, termasuk parlemen. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Anggia Erma Rini, mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja).

"Saya punya inisiatif dan akan mengajak teman-teman semuanya di Komisi IV untuk kita bikin panja untuk polusi karena, terutama di Jakarta, ya, ini udah memprihatinkan dan benar-benar, menurut saya, perlu penanganan yang serius, khusus, fokus untuk itu. Penanganannya itu yang komprehensif," tuturnya.

Ia menambahkan, perlu kerja sama semua pihak untuk mengatasi polusi udara. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak bisa bergerak sendirian dalam menanggulanginya. "Harus bareng-bareng."

"Polusi udara ini bikin enggak sehat. Itu anak-anak kita juga. Kita mempertaruhkan banyak hal kalau misalnya kita abai terhadap kondisi polusi," imbuhnya.

Berdasarkan data situs IQAir, kualitas udara Jakarta terburuk di dunia pada Minggu (13/8) pagi, pukul 06.14 WIB. Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta tercatat 170 poin atau tidak sehat dengan konsentrasi polutan utama PM2.5 sebesar 93,2 mikrogram per meter kubik. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun membahas masalah ini dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (14/8). Forum menghasilkan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam menanggulangi polusi udara. Salah satu solusi jangka pendek adalah memberlakukan bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Lebih jauh, Anggia berpendapat, WFH tidak bisa menjadi solusi penanggulangan polusi udara. Ia hanya alternatif.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat, pemerintah mestinya menelurkan kebijakan yang efektif menekan polutan. Negara diminta berpikir secara kreatif dan inovatif untuk mengurai polusi udara.

"Mungkin ada inovasi atau kreativitas atau apa pun untuk bisa cari regulasi peraturan yang bisa membantu mengurangi polusi. Menanam pohon, misalnya. Tapi, seberapa banyak konversinya terhadap polutan itu?" katanya, menukil situs web DPR.