Pemerintah daerah (pemda) diminta mengevaluasi pabrik secara berkala dengan memedomani analisis dampak lingkungan. Pangkalnya, salah satu faktor penyebab polusi udara di Jabodetabek adalah aktivitas industri manufaktur, utamanya yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.
"Industri sekitar Jabodetabek harus diperiksa benar masalah amdal dan penanganan polusinya agar sesuai aturan yang ada. Jika terbukti melanggar, pemda harus berani ambil tindakan mencabut izin usahanya," ujar anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, dalam keterangannya, Selasa (15/8).
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pemerintah mesti mengutamakan pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar batu bara untuk beroperasi. Sebab, batu bara melepaskan sulfur dalam bentuk gas belerang dioksidan (SO2) yang menghasilkan partikel karbon hitam dalam jumlah banyak dan berdampak buruk bagi kesehatan.
"DPR mendorong pemerintah daerah untuk menggalakkan sosialisasi ke pabrik-pabrik agar tidak menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Untuk pabrik-pabrik yang masih menggunakan bahan bakar dari batu bara harus diganti dengan gas," tuturnya.
Udara di Jabodetabek dalam beberapa waktu terakhir tercemar. Berdasarkan data situs IQAir, kualitas udara Jakarta bahkan terburuk di dunia pada Minggu (13/8) pagi, pukul 06.14 WIB.
Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta tercatat 170 poin atau tidak sehat dengan konsentrasi polutan utama PM2.5 sebesar 93,2 mikrogram per meter kubik. Particulate Matter (PM2.5) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5 µm (mikrometer).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa salah satu penyumbang polusi udara di Jabodetabek adalah pemakaian batu bara, termasuk oleh industri manufaktur. Namun, keterangan berbeda disampaikan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro, dengan dalih pemakaian batu bara di Jakarta cuma 0,42%.
Diketahui, setidaknya terdampat 418 industri manufaktur yang berada dalam radius 100 km dari Jakarta. Batu bara juga dipakai untuk operasional 16 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang "mengepung" ibu kota: 10 fasilitas di Banten dan 6 lainnya di Jawa Barat (Jabar).
Di sisi lain, merujuk data Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta, sekitar 100.000 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) setiap bulannya akibat polusi udara. Rentang Januari-Juni 2023, terdapat 638.291 kasus ISPA di Jakarta.
Daniel menambahkan, pembakaran batu bara selama seabad terakhir menyebabkan bumi menjadi lebih panas. Dus, mendorong perubahan iklim yang mengganggu stabilitas alam dan mengganggu kesehatan.
Menurutnya, industri peleburan baja menjadi salah satu penyumbang polusi udara. Kian parah saat musim kering.
"Penyebab udara jelek utamanya karena industri yang limbah polusinya dikeluarkan melalui cerobong asap dan terbawa hingga Jakarta. Terlebih ditambah musim kemarau, yang membuat kualitas udara tidak tercuci," tuturnya.
Selain menggencarkan evaluasi, Daniel juga mendorong KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup responsif dengan kondisi yang terjadi serta bersikap tegas. "Karena dampak dari polusi udara itu sudah jelas berbahaya."
Ia juga mengajak publik proaktif dalam mengawasi lingkungan. "Pengawasan dari masyarakat juga memudahkan pihak berwenang mengetahui mana pabrik yang masih menyumbang banyak polusi," ucapnya.
