Jajak pendapat: Keunggulan Gubernur Anies dari BTP

Lembaga survei Populi Center melakukan jajak pendapat soal kebijakan yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Populi Center mengukur kinerja Gubernur Anies berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat Jakarta. 

Hasil poling tersebut Populi Center menyimpulkan, kebijakan yang diterapkan Gubernur Anies tidak lebih baik dari Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. 

Populi Center melakukan jajak pendapat sejak 9-18 September 2019 terhadap 600 responden, dari enam kabupaten/kota DKI Jakarta.

Survei yang menggunakan kuesioner eksperimental itu dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terkait kinerja Anies. Survei dilakukan dengan memberikan dua bentuk kuesioner kepada responden. Yakni membandingkan kinerja Anies dan BTP. 

Kuesioner pertama berupa kuesioner eksperimen, bertuliskan nama gubernur dan program kerja. Sedangkan kuesioner kedua, yakni kuesioner kontrol dan hanya berisikan program kerja.

"Kita coba dengan mengosongkan nama gubernur dan nama programnya. Jadi kita harapkan bahwa dengan kuesioner kontrol tersebut, responden benar-benar bisa menjawab dan memilih. Menurut mereka, program manakah, yang sekiranya memang lebih baik," ujar Peneliti Populi Center Jefri Adriansyah di Jakarta, Senin (14/10).

Hasilnya, Anies dinilai tidak lebih baik dari kinerja BTP soal penataan pedagang kaki lima atau PKL Tanah Abang. Masyarakat menilai kebijakan penataan PKL pada saat BTP lebih baik dibandingkan Anies.

Hasil kuesioner kontrol masyarakat menilai 63,3% kebijakan Ahok dinilai tepat. Masyarakat juga memberi nilai untuk kebijakan Ahok sebesar 48,7%. Lalu, kebijakan Anies dalam kuesioner kontrol hanya diberi nilai 25,7%, dan kuesioner eksperimen masyarakat menilai 45,7%.

Anies unggul dalam hal pengelolaan Monas. Monas saat ini dapat digunakan untuk tempat kegiatan pendidikan, sosial budaya hingga keagamaan. Pada era Gubernur BTP, Monas dianggap sebagai zona netral sehingga bebas dari kegiatan. 

Nilainya, dalam hasil kuesioner kontrol masyarakat menilai 78,7% kebijakan Anies dinilai tepat. Lalu, hasil kuesioner eksperimen kebijakan Anies dihargai efektif sebesar 79%. Sedangkan kebijakan BTP dalam kuesioner kontrol hanya dapat 15,3%, dan dalam kuesioner eksperimen sebesar 13,3%.

Pengamat kebijakan perkotaan Nirwono Joga menilai, kinerja Gubernur Anies tidak lebih baik dibandingkan BTP. Ia mencontohkan soal infrastruktur. 

Nirwono menilai program Anies dinilai tidak murni, dan terkesan hanya melanjutkan program gubernur sebelumnya. Seperti pada kebijakan terkait trotoar.

"Kalau setiap kebijakan baru, ganti dengan nama program baru, tidak akan berkelanjutan," ujar Nirwono.

Salah satu contohnya Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang dibuat era BTP dan berhenti di Anies.

Menurut Nirwono, Anies seharusnya melakukan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030.

"Siapapun gubernurnya tinggal baca RTRW, RDTR, dan melaksanakannya," ucapnya.