PP Muhammadiyah minta 3 minggu PSSB diperketat se-Jawa

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSSB) khusus Pulau Jawa selama 2-3 pekan. Langkah ini diyakini manjur untuk menurunkan penularan Covid-19 yang terus menanjak.

“PSBB diperketat khusus untuk dua atau tiga minggu. Kenapa ini penting? Karena ini bagian dari upaya pemutusan penularan yang harus dilakukan secara serentak di seluruh Jawa,” ujar Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah Agus Samsudin dalam keterangan pers virtual, Rabu (30/6).

PP Muhammadiyah pun menuntut pemerintah menjamin ketersediaan segala peralatan kesehatan rumah sakit (RS). Sebab, cukup banyak pasien hari ini yang dirawat di RS.

“Kami minta pemerintah menjamin ketersediaan mulai dari obat-obatan, APD (alat pelindung diri), oksigen, tempat perawatan (tempat tidur RS), karena ini akan mengurangi tingkat kematian,” ucap Samsudin.

Di sisi lain, PP Muhammadiyah juga mengimbau berbagai elemen bangsa Indonesia dari ilmuwan, tokoh agama, hingga masyarakat umum untuk bersolidaritas sosial. Upaya solidaritas sosial perlu dilakukan untuk meringankan beban mereka yang terpapar Covid-19.

Selain itu, solidaritas sosial juga diharapkan mampu meringankan beban mereka yang secara ekonomi terdampak Covid-19. “Kami yakin ini (kebijakan memperketat PSBB) akan berdampak ekonomi, kami paham soal ini, tetapi saatnya kali ini, nilai-nilai kemanusiaan, nyawa manusia harus diprioritaskan,” tutur Agus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim telah menerima masukan terkait pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Indonesia saat ini masih menghadapi ujian berat wabah Covid-19. Apalagi, ada ancaman varian baru Covid-19 yang lebih mudah menular.

“Tentunya kami menyambut baik setiap masukan. Baik pribadi, kelompok maupun masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat,” ucapnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/6).

Tingginya kasus Covid-19 belakangan ini sebabkan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (bed occupancy rate/BOR) naik. Namun, opsi penanganan Covid-19 diklaim terbaik tetap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Keputusan PPKM mikro memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi dan politik di Indonesia. Juga pengalaman dari negara lain (India). PPKM mikro diklaim dapat dilaksanakan tanpa mematikan ekonomi rakyat.