PR yang tersisa dari setahun Kementan di bawah Syahrul Yasin Limpo

Sutatang sudah mulai menggarap lahan seluas tiga hektare, warisan orang tuanya di Indramayu, Jawa Barat sejak 1993. Dua hektare luas lahan tersebut, ia manfaatkan untuk budi daya benih padi.

Melalui usaha pertanian itu, pria berusia 49 tahun tersebut bisa menghidupi istri dan dua anaknya. Ia menuturkan, penjualan benih padi memberi keuntungan lebih besar daripada menjual hasil gabah.

“Nilai jual benih lebih bagus daripada hasil padi untuk dijadikan beras. Selisih untungnya bisa Rp2.500–Rp3.000 per kilogramnya,” ucapnya saat dihubungi reporter Alinea.id, Selasa (3/11).

Sutatang memasarkan benih padi ke beberapa perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Dua perusahaan yang rutin membeli benih padinya, yakni PT Pertani di Majalengka, Jawa Barat dan PT Pupuk Kujang di Cikampek, Jawa Barat.

Penjualan benih padi itu berlangsung pada April-Juni dan November-Desember. Dalam satu kali penjualan benih padi dengan bobot 100-200 ton, ia bisa meraup untung bersih Rp2.000 per kilogram. Nilai jual benih padi tersebut berkisar Rp8.000-Rp8.500 per kilogram.

Masalah petani dan kinerja Kementan

Sutatang mengatakan, penjualan benih padi di PT Pertani dan PT Pupuk Kujang berjalan lancar karena difasilitasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Ia aktif di KTNA sejak 2000. Ia menilai, KTNA memberikan cukup banyak fasilitas dalam menjalankan produksi usaha pertanian.

“KTNA bermitra dengan instansi-instansi pemerintah terkait. KTNA terutama menjadi corong bagi petani untuk menyampaikan kebutuhan atau keluhan,” kata Sutatang, yang mengepalai KTNA Kabupaten Indramayu itu.

Sutatang mengatakan, keaktifan di KTNA membuatnya lebih mengenal situasi sulit yang dihadapi petani. Ia pun menjadi lebih mudah menyampaikan aspirasi sesama petani kepada pemerintah, dalam hal ini Kementan.

Ia menjelaskan, sebelum difasilitasi KTNA, para petani di Kabupaten Indramayu kesulitan membeli sarana produksi pertanian dan menjual gabah. Sekarang, semua itu bisa diatasi.

“Kalau petani kesulitan pupuk atau ada gangguan serangan hama, kami bilang ke pemerintah lewat KTNA. Langsung direspons, dan permasalahan kami cepat ditangani,” katanya.

Meski begitu, Sutatang mengusulkan agar Kementan bisa lebih memperhatikan kebutuhan mendasar untuk memaksimalkan proses produksi pertanian. Menurut dia, aspek hulu hingga hilir sektor pertanian mesti dikelola dengan baik oleh Kementan, demi menjamin pendapatan petani.

Salah satu persoalan yang sering dihadapi petani, kata Sutatang, adalah jumlah dan alokasi penyaluran pupuk subsidi yang masih belum merata di petani lokal.

“Harus disiapkan dari sekarang agar tahun depan tidak menimbulkan masalah yang sama,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan, ada tiga bantuan utama yang dibutuhkan petani. Pertama, ketersediaan prasarana pokok, seperti air dan infrastruktur penyokong lainnya.

Kedua, jumlah sarana produksi yang memadai, seperti benih, pupuk, insektisida, pompa air, dan traktor. Ketiga, penanganan pascapanen. Hal ini terkait dengan fasilitas sekunder dan primer, seperti kondisi jalan yang baik untuk mobilitas dari tempat tinggal petani ke sawah.

Ia mengatakan, Kementan juga sebaiknya tak hanya fokus pada aspek budi daya atau produksi. Namun, kebutuhan pemasaran hasil pertanian pun perlu dipikirkan.

“Petani menginginkan kestabilan harga jual hasil tani. Persoalan di penjualan atau pemasaran ini harus dipikirkan dengan berkesinambungan,” katanya.

Segala problem yang dikemukakan Sutatang—dan barangkali para petani lainnya—merupakan permasalahan yang masih dialami setahun Kementan di bawah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Saat baru menjabat, Syahrul pernah mengungkapkan tiga program utama dalam 100 hari kerja. Program utama yang pertama—dikutip dari Antara, 23 Oktober 2019—adalah menyelaraskan data pertanian agar menjadi satu pintu.

Kedua, memetakan lahan yang akan segera panen. Ketiga, pengendalian yang memungkinkan pertanian akan berpusat di kecamatan.

Dikutip dari situs web pertanian.go.id, di awal menjabat, Syahrul juga menargetkan peningkatan kesejahteraan petani lewat tiga program strategis, yakni penyediaan kredit usaha rakyat (KUR), gerakan tiga kali ekspor (Gratieks), dan pembentukan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra Tani).

Di tengah masa sulit karena pandemi Covid-19, ekspor pertanian justru meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 15 Oktober 2020 menyebut, nilai ekspor pertanian pada September 2020 meningkat 20,84% dibandingkan Agustus 2020, dan meningkat 16,22% dibandingkan September 2019. Nilai tukar petani (NTP) pada Oktober 2020 menjadi sebesar 102,25 atau naik 0,58% dibandingkan September 2020 sebesar 101,66. Nilai tukar usaha pertanian (NTUP) pada Oktober 2020 juga naik 0,66%.

“Ini adalah capaian yang sangat membanggakan karena dari bulan Mei NTP terus melesat. Capaian ini juga tak lepas dari kerja keras para petani,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri saat dihubungi Alinea.id, Rabu (4/11).

Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) kuartal II 2020 pun sangat baik, yakni meningkat 2,19% dibandingkan kuartal I sebesar 0,02%. Pertumbuhan PDB ini jauh lebih baik dibandingkan sektor pertambangan dan penggalian yang minus 2,72%, industri pengolahan minus 6,19%, konstruksi minus 5,39%, serta perdagangan dan reparasi minus 7,57%.

Di masa pandemi, menurut Kuntoro, Kementan mengembangkan lima strategi untuk menjamin ketersediaan pangan. Pertama, memberikan stimulus, di antaranya melalui KUR dan mempercepat penyediaan sarana-prasarana pertanian. Kedua, memberi bantuan subsidi pengangkutan pangan dari daerah surplus ke defisit hasil pangan.

"Maksudnya supaya pasokan pangan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia," ucap Kuntoro.

Ketiga, menggerakkan pasar mitra tani yang ada di setiap provinsi. Keempat, Kementan bekerja sama dengan penyedia jasa distribusi daring untuk memudahkan warga mendapat bahan pangan. Terakhir, kata dia, Kementan memanfaatkan pekarangan dan lahan pertanian melalui kegiatan pertanian keluarga dan pekarangan pangan lestari (P2L).

"Secara umum, kami telah menyiapkan upaya untuk menjamin ketersediaan pangan hingga Desember," katanya.

Kementan mampu menjaga ketersediaan pangan nasional. Misalnya, beras yang stok akhir pada Agustus 2020 sebanyak 8.696.279 ton dan diperkirakan bakal produksi 8.895.398 ton. Perkiraan kebutuhan September-Desember 2020 sebesar 9.989.140 ton.

Hingga Desember, kata Kuntoro, Kementan akan menyelesaikan program persiapan dan penumbuhan korporasi. Selanjutnya, pada 2021 Kementan akan menjalankan program pengembangan korporasi petani.

“Tiga kebijakan utama dalam program ini adalah peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi usaha, penguatan manajemen korporasi petani, serta perluasan sumber pembiayaan, jaringan kerja sama, promosi, dan perlindungan bagi petani,” tuturnya.

Patut jadi perhatian

Dihubungi terpisah, Ketua Umum KTNA Winarno Tohir berharap pemerintah lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan petani, terutama di masa pandemi. Ia pun mengingatkan, pembangunan pusat data Agriculture War Room (AWR) mesti dimanfaatkan dengan baik untuk memetakan kondisi dan potensi lahan pertanian.

Menurut dia, selain Kostra Tani yang tersedia di setiap kecamatan, AWR dapat mendukung pembangunan pertanian di Indonesia yang muaranya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Termasuk di masa-masa genting seperti pandemi ini," ujar Winarno kepada Alinea.id, Selasa (3/11).

Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin memuji usaha Kementan dalam menjaga pasokan logistik nasional selama masa pandemi. "Sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar bagi keberlangsungan bangsa kita," ujar Andi saat dihubungi, Selasa (3/11).

Kinerja Kementan, kata Andi, perlu didukung dengan gelontoran anggaran. Menurut Andi, pemerintah belum sepenuhnya memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian, jika berkaca pada dana suntikan Rp22 triliun sebagai modal untuk penyehatan PT Asuransi Jiwasraya.

"Sementara Kementan kemarin cuma dapat tambahan Rp3 triliun. Artinya, kalau memang Presiden melihat sektor pertanian sangat penting, harusnya politik anggaran dan keberpihakan itu betul-betul terlihat," kata politikus PKS ini.

Meski dinilai berkinerja baik, tetapi Andi mengatakan masih ada sejumlah pekerjaan rumah bagi Syahrul. Pertama, manajemen internal, yang menurutnya masih berjalan sendiri-sendiri. Dalam beberapa kesempatan, ia pun menilai kebijakan Kementan masih bersifat politis.

"Saya pikir, dia harus lebih memperkuat sinergitas antara eselon 1 dengan stakeholder yang ada," kata dia.

Kedua, terkait kepastian harga di tingkat petani. Ia melihat, walau pemerintah sudah memberikan dana ke Perum Bulog untuk menjaga ketahanan pangan dan kepastian harga kepada petani, tetapi terkadang harga komoditas, seperti cabai, bawang, dan jagung masih di bawah harga pembelian pemerintah saat panen raya.

"Selama ini kan kita melihat produksi banyak, tapi tidak ada yang membeli pada saat panen raya. Ini kan masalah. Dan masalah ini bukan di Kementan sebenarnya, karena Kementan bukan di perdagangan," kata dia.

Sementara itu, guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Ahmad Firdaus mengapresiasi kinerja setahun Syahrul memimpin Kementan. Senada dengan Andi, Ahmad menilai, Syahrul berhasil menjaga pasokan logistik nasional, terutama di luar Pulau Jawa yang rentan di masa pandemi.

“Dari Februari sampai November ini tidak ada gangguan signifikan,” kata Ahmad saat dihubungi, Selasa (3/11).

Di samping sukses menjaga pasokan logistik nasional, ia melihat, beberapa program Syahrul juga tetap berjalan, seperti Kostra Tani. Terbaru, pembangunan food estate di Kalimantan Tengah, bersinergi dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Selain itu, janji 100 hari kerja Syahrul terkait penyeragaman data pun sudah berjalan baik, meski belum maksimal karena hantaman pandemi.

"Kalau secara program sih jalan ya, terbukti dengan data petani yang selama ini mendapatkan subsidi e-RDKK (e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Itu sudah di-online-kan semua,” katanya.

“Itu suatu terobosan. Itu bagian dari Kostra Tani sebetulnya. Tapi aktivitas di lapangan yang diharapkan dulu bagaimana supaya penyuluh betul-betul turun ke lapangan mendampingi, karena covid ini kan mungkin ada gangguan."

Namun, Ahmad menilai, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Pertama, Kostra Tani yang harus lebih dioptimalkan.

"Yang pasti kita sudah punya RPJMN, yang di situ sudah jelas bahwa pertanian kita bangun dengan memberdayakan pertanian dan kelembagaan. Nah, itu kita sebut dengan koorporasi petani," katanya.

Kedua, terkait pemanfaatan teknologi digital untuk pemberdayaan penyuluhan petani. Menurutnya, penggunaan teknologi digital bukan dalam arti memanfaatkan mesin-mesin automasi yang terintegrasi dengan jaringan internet era revolusi industri 4.0.

"Bukan 4.0-nya, tapi lebih pada bagaimana digital membantu pemberdayaan penyuluh petani dan sebagainya," kata Ahmad.

Terakhir, mengenai rantai pasok, yakni bagaimana dapat mengatur pola produksi dan panen, sehingga tak selalu serentak, harga jatuh, dan tak ada yang bisa membeli.

Menurut Ahmad, perbaikan rantai pasok ini bukan hanya menjadi tugas Kementan, namun juga kementerian bidang ekonomi lainnya.

"Sebetulnya Kementan sudah bikin anggaran baru untuk menyerap produk pertanian kalau ada kelebihan panen tahun depan. Itu memang belum dilakukan. Jadi, baru inisiatif tahun depan," katanya.