Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendapatkan suntikan booster Vaksin Nusantara. Prabowo Subianto menerima Vaksin Nusantara langsung dari penggagasnya, dr Terawan Agus Putranto.
"Meningkatkan imun dan kekebalan tubuh dengan vaksin Nusantara,” ucapnya di akun Instagram pribadinya @prabowo, Jumat (14/1).
Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Terawan yang telah memberikan langsung booster vaksin Nusantara. Hingga saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum memberikan izin uji klinis fase II.
Berdasarkan surat edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bernomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 dosis lanjutan (booster) untuk dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan direktur rumah sakit di Indonesia, penerima vaksinasi booster berusia 18 tahun ke atas dan telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal enam bulan sebelumnya.
Vaksinasi booster dilakukan melalui mekanisme homolog (pemberian vaksin booster dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya) dan heterolog (pemberian vaksin booster dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya).
Untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac, bisa diberikan vaksin AstraZeneca separuh dosis (0,25 ml) atau vaksin Pfizer separuh dosis (0,15 ml). Untuk sasaran dengan dosis primer AstraZeneca, dapat diberikan vaksin Moderna separuh dosis (0,25 ml) atau vaksin Pfizer separuh dosis (0,15 ml).
Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito menilai, pengembangan Vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah praktik uji klinik yang baik atau good clinical practice (GCP). Untuk menghasilkan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu, maka seluruh tahapan penelitian dan pengembangan harus sesuai dan mengikuti persyaratan good laboratory practice (GLP) dan good manufacturing practice (GMP).
“Terkait dengan vaksin dendritic (Vaksin Nusantara), tentunya itu tahapan yang sudah selesai di tahapan kami ya. Kami sudah menilai, uji klinik fase I-nya, penilaian sudah diberikan sesuai dengan standar-standar yang harus berlaku,” ujar Penny dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/4/2021).
Ia mengingatkan, semua pengembangan vaksin Covid-19 harus mengikuti berbagai tahapan uji klinik. Jadi, semua tahapan tidak bisa dilewati atau diabaikan. “Tentunya, (Vaksin Nusantara) akan kembali lagi juga ke tahapan belakang (uji klinis fase I). Tidak bisa lagi melangkah,” tutur Penny.
Urusan BPOM dengan Vaksin Nusantara, kata dia, sudah final dan tidak terlibat dalam kegiatan pengambilan sampel darah vaksin Nusantara yang diikuti oleh mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari; Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad; Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Leka Lana; Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR, Adian Napitupulu; Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay; menghadiri pengambilan sampel darah vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, pada Rabu (14/4).
