Pras: Saya enggak mau APBD DKI terbuang percuma

Jajaran Satuan Kerja dan Unit Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) diminta menginventarisir kebutuhan prioritas warga dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Demikian disampaikan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.  

Dengan begitu, kata dia, seluruh tatanan pemerintah dari lurah hingga wali kota dapat merencanakan program pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran. 

Setiap pembahasan APBD, dia mengaku, kerap menemukan program kerja normatif yang hanya mengulang dengan kegiatan anggaran di tahun sebelumnya.

"Saya punya buktinya. Di setiap pembahasan APBD saya selalu menemukan kegiatan kerja yang sama, itu-itu saja. Saya tidak mau uang masyarakat ini terbuang percuma," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/2).

Berdasarkan usulan dari tingkat kelurahan yang masuk dalam Musrenbang tingkat Kecamatan Cempaka Putih, ada sebanyak 332 program kerja yang terbagi menjadi program kerja fisik sebanyak 190, non fisik 31, dan pengadaan barang sebanyak 111 usulan dengan total anggaran Rp88,1 miliar.

Pras, sapaan karib Ketua DPRD itu, meminta kepada jajaran Kecamatan Cempaka Putih untuk fokus pada penananganan banjir, pengaspalan dan penuntasan masalah kampung kumuh yang masih ada di tengah-tengah kota.

"Karena benar-benar saya tidak punya kepentingan apa-apa di DKI Jakarta. Saya cuma ingin bagaimana DKI Jakarta, khususnya warga yang ada di Jakarta Pusat terbebas dari lingkungan kumuh. Jakarta Pusat itu cuma satu kilometer dari Istana Negara," tegasnya.