Presiden didesak keluarkan Inpres pengaturan kendaraan ODOL

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak mengeluarkan Inpres terkait pengaturan kendaraan over dimention and over loading (ODOL). Pasalnya, permasalahan tersebut masih belum dapat diselesaikan dengan baik.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah harus memastikan pada 2023 dapat terwujud zero ODOL, salah satunya dengan dikeluarkan Inpres tersebut.

"Diperlukan Instruksi Presiden untuk menuntaskannya, tidak cukup bisa diselesaikan di Kementerian Perhubungan, apalagi cuma Ditjenhubdat," katanya dalam keterangan resmi yang dikutip, Senin (19/12).

Djoko menjelaskan, data dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bahkan menyebut bahwa ODOL terjadi 349 kali selama lima tahun terakhir. Rinciannya, 107 kasus pada 2017; 82 kasus pada 2018; 90 kasus pada 2019; 20 kasus pada 2020; dan 50 kasus pada 2021. 

"Pembenahan harus mulai dari hulu hingga hilir dan harus ada kebijakan komprehensif dan diterapkan secara konsisten," tuturnya.

Ditambahkan Djoko, pembiaran ODOL hanya menguntungkan para pengusaha semata. Namun, di sisi lain, pengemudi truk sendiri mendapatkan dampak yang sebenarnya mereka sendiri tidak inginkan.

Dalam kasus kecelakaan karena ODOL, pengemudi yang selamat akan bertanggung jawab secara hukum. Apabila, pengemudi meninggal dunia, dampaknya akan terasa pada pihak keluarga karena kehilangan tulang punggung keluarga yang juga tidak didukung perusahaan.

Menurut Djoko, perusahaan harusnya mengurangi beban muatan dengan mengangkutnya dalam beberapa kendaraan. Selain itu, perusahaan juga bisa menggunakan fasilitas lain, seperti kereta api angkutan barang yang memiliki kapasitas lebih banyak tanpa mencelakai siapapun.

"Sejak 2017 didengungkan, tidak ada upaya dari para pengusaha pemilik barang berniat baik mengikuti kebijakan menuju zero ODOL. Hanya ucapan namun tidak ada tindakan nyata. Sementara, angka kecelakaan lalu linyas yang diakibatkan truk ODOL semakin bertambah," ucapnya.