close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat Peringatan 72 tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan syukuran pengangkatan Lafran Pane sebagai pahlawan nasional di Jakarta, Selasa (5/2)./AntaraFoto
icon caption
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat Peringatan 72 tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan syukuran pengangkatan Lafran Pane sebagai pahlawan nasional di Jakarta, Selasa (5/2)./AntaraFoto
Nasional
Rabu, 06 Februari 2019 11:01

Presiden Jokowi klarifikasi ungkapan Propaganda Rusia

Menurut Presiden, ungkapan Propaganda Rusia itu adalah terminologi dari artikel lembaga konsultasi politik Amerika Serikat, Rand Corporation
swipe

 

Presiden Joko Widodo mengklarifikasi ungkapan "Propaganda Rusia" yang digunakan saat mengunjungi kantor redaksi Jawa Pos di Surabaya tidak mengarah kepada negara Rusia.

"Ya, ini kita tidak berbicara mengenai negara ya," kata Presiden Jokowi, usai acara Syukuran 72 Tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan syukuran gelar Pahlawan Nasional kepada Profesor Drs Lafran Pane, di kediaman Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Akbar Tanjung, di Jakarta Selatan, Selasa malam.

Menurut Presiden, ungkapan Propaganda Rusia itu adalah terminologi dari artikel lembaga konsultasi politik Amerika Serikat, Rand Corporation, pada 2016.

Propaganda Rusia yang dimaksud adalah teknik firehose of falsehood atau selang pemadam kebakaran atas kekeliruan yang dimunculkan oleh lembaga konsultasi politik Amerika Serikat Rand Corporation.

Presiden menegaskan semburan kebohongan, dusta dan kabar hoaks bisa memengaruhi dan membuat ketidakpastian.

Kepala Negara juga menjelaskan hubungan bilateral kedua negara sangat baik.

"Saya dengan Presiden Putin sangat-sangat baik hubungannya," ujar Jokowi menegaskan.

Akun resmi Kedubes Rusia di Indonesia dalam media sosial twitter, @RusEmbJakarta, pada Senin (4/2), menyebutkan istilah "Propaganda Rusia" direkayasa pada 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden.

Menurut Pemerintah Rusia, istilah itu sama sekali tidak berdasarkan pada realitas.

Pemerintah Rusia juga menegaskan posisinya untuk tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses elektoral di negara asing, termasuk Indonesia. (ant)

img
Hermansah
Reporter
img
Hermansah
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan