Presiden minta jajarannya mitigasi bencana hingga krisis ekonomi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya memaksimalkan informasi cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai peringatan dini dan mitigasi bencana. Pangkalnya, berbagai bencana tengah terjadi dalam beberapa waktu terakhir, seperti gempa di Cianjur dan Jawa Barat serta erupsi Gunung Semeru.

"Kita semuanya [harus] memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana," ucapnya dalam sidang kabinet paripurna (SKP), di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (6/12).

Kedua, Jokowi menyinggung soal proyeksi kondisi perekonomian 2023. Menurutnya, krisis keuangan, volume ekspor menurun, dan terganggunya ketahanan pangan berpotensi terjadi tahun depan.

"Hati-hati mengenai ini karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik. Sehingga, utamanya yang berkaitan dengan beras, betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan," tuturnya.

"Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan reserve dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu," imbuh dia.

Jokowi menerangkan, di tengah situasi dunia yang belum normal, kebijakan terkait hajat hidup orang banyak harus dikalkulasi dengan baik. "Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga dan jangan terjebak pada ego sektoral."

Selain itu, Presiden menyoroti strategi di tengah situasi gejolak ekonomi dunia. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta hal-hal menyangkut belanja pemerintah dan BUMN harus mengerek konsumsi masyarakat.

"Yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi," tegasnya, menukil situs web Sekretariat Kabinet (Setkab).

Jokowi pun mau penanganan pandemi Covid-19 tidak dikendurkan harus dilakukan meskipun kasus harian melandai. "Kemudian, percepatan vaksinasi booster tetap harus digerakkan agar imunitas masyarakat kita menjadi lebih baik."

Di sisi lain, Jokowi secara khusus menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, agar terus mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing.

"Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum, tolong diberikan peringatan. Dan, ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9, lari turun ke 5,7, lari turun ke 5,4. Ini artinya melakukan, daerah sudah melakukan, tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan," paparnya.