Presiden instruksikan menteri belajar pada AS sebelum terbitkan regulasi

Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menterinya untuk belajar dari pemerintah Amerika Serikat sebelum menerbitkan regulasi. Hal ini bertujuan agar peraturan menteri (Permen) yang diterbitkan tidak semakin tumpang tindih dengan aturan yang telah ada.

“Kemarin Sekretaris Ross (Sekretaris Departemen Perdagangan AS, Wilbur Ross) bercerita kepada saya, di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu peraturan, dia harus mencabut dua peraturan menteri,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Rapat Terbatas dengan topik Program Cipta Lapangan Kerja di Kantor Presiden Jakarta, Senin (11/11).

Presiden mengatakan, negara sebesar AS pun melakukan pertimbangan matang sebelum menerbitkan regulasi. Karena itu, ia meminta jajarannya di Kabinet Indonesia Maju untuk melakukan serupa.

Dia berharap, perbaikan ekosistem regulasi di Indonesia dapat segera terwujud. Hal ini terutama agar mendukung penciptaan lapangan kerja.

“Di sini mestinya juga bisa melakukan itu, menteri kalau mau mengeluarkan satu Permen, nyabutnya 40 Permen, karena Permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali. Tolong ini nanti mulai dikaji lagi, keluar satu Permen, potong berapa Permen. Kalau AS sekali lagi, satu memotong dua,” katanya.

Jokowi pun memerintahkan agar jajarannya segera mengidentifikasi sejumlah regulasi yang menghambat. Jokowi pun kembali mengatakan rencananya untuk mengeluarkan undang-undang omnibus law, yang mengatur banyak hal dan memangkas sejumlah regulasi yang bertentangan.

“Khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, kita kumpulkan dan nanti akan kita lakukan yang namanya omnibus law yang akan dibahas bersama DPR,” katanya.

Secara khusus, Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menata hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini agar pemerintah daerah memiliki persepsi yang sama dalam menyukseskan program cipta lapangan kerja. 

"Antara gubernur, bupati, wali kota sampai DPRD, harus semuanya paham dan satu garis tentang urgensinya cipta lapangan kerja," ujarnya menegaskan.

Oleh sebab itu, reformasi yang dilakukan di tingkat pusat harus bergulir ke seluruh provinsi, kabupaten, kota, baik dari sisi regulasi mau pun kewenangan daerah.

Presiden juga menilai pentingnya reformasi dalam sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah. Selama ini, menurut dia, belum ada keseragaman dalam sisi regulasi maupun sistem pelayanan birokrasi, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.