Presiden tegur pemda tak serius tangani karhutla

Presiden Joko Widodo menegur perangkat daerah yang dinilai tak serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah daerah dinilai tidak melakukan upaya pencegahan dengan baik, meskipun memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk itu.

“Pasukan kita tambahkan. Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada dukungan Pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan. Pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kuncinya di pencegahan, jangan sampai ada titik api muncul,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (16/9) malam.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran besar dalam menyelesaikan persoalan karhutla dan kabut asap yang menjadi dampaknya. Hanya saja, perangkat daerah yang ada dinilai tidak menjalankan perannya secara optimal.

Presiden menyebut sejumlah perangkat yang seharusnya aktif mencegah kebakaran hutan yakni Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Kades, hingga aparat keamanan seperti Pangdam, Dandim, Koramil, Babinsa, serta Polda, Polres, Polsek, petugas BNPB hingga Dinas Kehutanan.

Jokowi mengatakan, jika para perangkat daerah bekerja secara optimal, pencegahan dapat dilakukan sehingga karhutla tak meluas seperti saat ini.

"Kita memiliki semuanya tapi perangkat ini tidak diaktifkan secara baik, kalau infra ini diaktifkan secara baik, saya yakin yang namanya satu titik api sudah ketahuan sebelum sampai jadi ratusan titik api," katanya. 

Di Riau, masyarakat setempat telah mengeluhkan lambannya penanganan karhuta oleh pemda. Terlebih Gubernur Riau Syamsuar justru berangkat ke Thailand mengikuti pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailang Growth Triangle (IMT-GT), saat kabut asap semakin pekat menyelimuti wilayah tersebut. 

Wali Kota Pekanbaru Firdaus, juga memilih tugas ke Kanada meninggalkan wilayahnya yang dilanda kabut asap. 

Jokowi berharap, upaya pencegahan dapat dilakukan agar api tidak merembet ke lahan gambut atau hutan dekat pemukiman. Ia pun mewanti-wanti agar upaya pencegahan ini terus dilakukan setiap tahun agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Setiap tahun tidak perlu lagi rapat seperti ini. Otomatis menjelang musim kemarau itu harus sudah siap. Sebetulnya itu saja, tapi kita lalai, sehingga, asapnya jadi membesar," katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo sebelumnya mengatakan, hingga Agustus 2019 terdapat 328.724 lahan hangus dalam karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Sebanyak 89.563 di antaranya merupakan lahan gambut. Adapun lahan gambut yang paling luas terbakar berada di Provinsi Riau, dengan luas mencapai 40.000 hektare. (Ant)