Program OK-OTrip yang digagas oleh Anies-Sandi di DKI Jakarta tampaknya berjalan di tempat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkukuh akan tetap menjalankan kebijakan On Karcis-One Trip (OK OTrip) meski mengalami sejumlah kendala.
Sejak resmi diuji coba Januari lalu, program ini jalan ditempat. Belum ada perkembangan yang signifikan mengenai jumlah koperasi yang berminat turut serta dalam program tersebut.
Hingga kini, baru dua koperasi angkutan umum yang bergabung dari target yang dipasang Pemprov sebanyak 11 koperasi. Dua koperasi tersebut adalah Koperasi Wahana Kalpika dan Budi Luhur.
Keduanya telah mengikuti uji coba OK OTrip dengan harga tunggal Rp5.000 sampai ke tujuan yang dimulai 15 Januari hingga 15 April kemarin. Uji coba pun diperpanjang hingga 15 Juli mendatang lantaran tidak ada penambahan jumlah dan armada dalam rentang waktu tersebut.
Berdasarkan data dari PT Transjakarta, hingga kini baru ada sebanyak 123 unit dari 2.000 yang ditargetkan ikut dalam tarif tunggal OK OTrip.
"Sekarang jalan 123 unit, kami kejar angka sekitar 275. Kedepan akan ada penambahan operator juga yang join," ujar Budi Kaliwono, Dirut PT Transjakarta di Balai Kota Jakarta, Jumat (13/7).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, minimnya angka partisipasi koperasi untuk bergabung pada program OK OTrip bukan suatu alasan untuk menghentikan kebijakan tersebut.
Ia menyatakan, akan kembali membahas secara khusus mengenai kesepakatan harga rupiah per kilometer antara PT. Transjakarta dengan operator yang kerap menemui jalan buntu. Sandi yakin hasil pembahasan itu akan membuahkan hasil penambahan jumlah armada di akhir bulan ini.
Hingga akhir tahun, ia sesumbar mencapai angka 2.609 armada yang akan bergabung di program OK OTrip.
"Sesuai dengan perintah Pak Gubernur, major breaktrought di bulan ini. Kita ingin tingkatkan jumlah dari para operator yang terlibat, dan di akhir tahun targetnya tetap yakni 2.609 armada yang bergabung," ungkapnya.
Mengenai kondisi ini, diakui anggota Komisi Perhubungan DPRD DKI, Yuke Yurike telah diprediksinya sejak program tersebut diluncurkan. Ia mengatakan, salah satu penyebab minimnya minat koperasi untuk bergabung dalam OK OTrip lantaran skema harga rupiah per kilometer yang kurang menguntungkan bagi para sopir angkot.
"Dalam program tersebut ada patokan jarak tempuh 190 kilometer untuk satu hari. Sementara kan enggak semua trayek memiliki jarak tempuh yang disyaratkan, lalu apa solusinya, menguntungkan tidak bagi para sopir?," terangnya.
Sementara itu, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indoonesia (MTI), Djoko Setijowarno dengan gamblang meenyebutkan, bahwa minimnya keturutsertaan armada dalam program OK OTrip didasari skema bisnis yang tidak menguntungkan bagi operator.
"Jadi perlu pendekatan lagi, dan penjelasan detail yang memihak operator," ujarnya kepada Alinea.
Ketika sudah terjadi kesepakatan bisnis, menurutnya bukan berarti program OK OTrip akan berjalan sempurna sesuai yang diharapkan. Ia menyarankan agar program tersebut dapat diselaraskan dengan diberlakukannya lagi pelarangan kendaraan roda dua melintas di jalan protokol.
Sebab, bagaimana pun juga, kesuksesan pemerintah untuk menyediakan angkutan yang layak dapat dinilai dari berpindahnya pengendara pribadi ke angkutan umum.
"Kalau tidak akhirnya program ini hanya sekadar bagi-bagi uang tanpa target jumlah penumpang yang akan diangkut," tandas Djoko.
