Scroll ke atas untuk melanjutkan

Sejumlah siswa memperhatikan bangunan sekolah yang ambruk di SDN Malangnengah II, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/11)./ Antara Foto

Nasional

Jumat, 15 November 2019 14:18

PSI: Disdik DKI jangan berbeda rilis data anggaran

Data rehabilitasi sekolah yang dicantumkan DKI Jakarta dalam rancangan KUA-PPAS, berbeda dengan yang diberikan pada pihak DPRD DKI Jakarta.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mempertanyakan perbedaan data jumlah sekolah yang akan direhabilitasi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Perbedaan terdapat pada data yang tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan data yang diberikan pada pihak DPRD DKI.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menjelaskan, jumlah awal yang diusulkan Dinas Pendidikan untuk rehabilitasi sekolah adalah 105. Jumlah tersebut berkurang menjadi 86 setelah penelitian yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI.

Namun jumlah tersebut, kata Idris, berbeda dengan yang tertera pada rancangan KUA-PPAS yang diberikan pada pihak DPRD. Dalam KUA-PPAS, jumlah total sekolah yang akan direnovasi pada 2020 adalah 191.

“Di dokumen rancangan KUA-PPAS Buku Lampiran III, eksekutif mengajukan 191 lokasi senilai Rp2,57 triliun, bukan 105 lokasi. Kami minta data dari Dinas Pendidikan diperbaiki, agar tidak mengeluarkan data yang berbeda-beda setiap rapat dan setiap dokumen,” ucap Idris di Jakarta, Kamis (14/11).

Dia membenarkan adanya pemangkasan anggaran setelah penelitian yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Menurutnya, nilai anggaran yang dipangkas sesuai dengan apa yang disampaikan.

“Dinas Pendidikan menyatakan bahwa betul anggaran rehabilitasi gedung sekolah dipotong sebesar Rp455,4 miliar. Data tersebut sama persis dengan yang kami sampaikan sebelumnya,” kata Idris

Namun dia mempertanyakan proses pengkajian yang dilakukan Dinas Cipta Karya, yang menjadi dasar perubahan anggaran tersebut. Idris juga mempertanyakan proses pengkajian yang baru dilakukan setelah input anggaran.

"Seharusnya, kajian rehabilitasi gedung sekolah dilakukan sebelum anggaran diinput. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan perencanaan anggaran yang akurat," ucap Idris.

Hingga kini, eksekutif masih belum merevisi secara menyeluruh proyeksi belanja DKI Jakarta untuk tahun 2020 yang diprediksi mengalami defisit. PSI khawatir akan banyak lagi pemangkasan anggaran di kegiatan-kegiatan yang seharusnya diprioritaskan.

Selain itu, PSI menyayangkan langkah Pemprov DKI yang justru memprioritaskan penyelenggaraan turnamen balap mobil listrik internasional Formula E. Padahal, kajian penyelenggaraan Formula E masih belum jelas, dan diragukan dapat memberikan dampak riil dan positif bagi masyarakat.