PT Sedayu Sejahtera Abadi (SAA) membantah klaim Supardi Kendi (SK) Budiardjo atas bidang tanah di Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar). Pengakuan itu dinilai cacat administratif.
"Kami secara tegas menyatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum," kata Kuasa hukum PT Sedayu Sejahtera Abadi, Haris Azhar, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/2).
Dirinya lantas memaparkan beberapa kejanggalan klaim SK Budiardjo tentang tanah dengan objek berupa Girik C. 1906 Persil 36. II seluas 2.231 m2. Pertama, jual beli yang dilakukan saat sengketa antara Abdul Hamid Subrata dengan PT Bangun Marga Jaya sedang berjalan, tetapi dalam Pasal 3 Akta PPJB 24/2006 justru memuat objek tanah yang diperjualbelikan tidak dalam sengketa.
Kedua, jual beli tidak menggunakan PPAT sebagaimana dipersyaratkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketiga, perolehan Girik C. 1906 Persil 36. II bermasalah lantaran tak terdaftar dan/atau tidak tercatat dalam Buku Catatan Letter C di kelurahan sesuai Putusan Perkara No: 372/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Brt tanggal 05 April 2010 antara Abdul Hamid Subrata dengan PT Bangun Marga Jaya.
Keempat, Abdul Hamid Subrata dan PT Bangun Marga Jaya telah berdamai berdasarkan Akta Nomor 10 tertanggal 25 Agustus 2010. Pun menyerahkan surat dan fisik tanah kepada PT Bangun Marga Jaya.
Haris menambahkan, klaim SK Budiardjo yang terus diramaikan menyudutkan kliennya. Sebab, menuding PT Sedayu Sejahtera Abadi seakan-akan secara tidak sah merampas hak orang lain bak mafia tanah.
"Melalui klarifikasi ini, diharapkan informasi tekait sengketa tanah di Cengkareng yang mencatut dan/atau menyebutkan nama PT SSA dapat disampaikan dan/atau dijadikan berita melalui informasi yang teruji, berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, menerapkan asas praduga tak bersalah, dan tidak menjadikannya bahan untuk membuat berita bohong dan fitnah," tuturnya.
Lebih jauh, Haris menegaskan, PT Sedayu Sejahtera Abadi takkan mundur dalam menghadapi klaim SK Budiardjo atas tanah tersebut. "Kalau mau adu data, kami siap."